Pemerintah Turunkan Tim Khusus Awasi Percobaan PPKM Level 1 di Blitar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya dan Kementerian Kesehatan akan menurunkan tim khusus guna memantau jalannya percobaan PPKM Level 1 di Kota Blitar, Jawa Timur.

Tim terdiri dari pakar dan ahli di bidang penanganan pandemi.

"Kami dan Kementerian Kesehatan akan akan menurunkan tim khusus untuk memantau pelaksanaan PPKM Level 1 di Kota Blitar. Sehingga, nantinya akan menjadi role model buat kota/kabupaten lain," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan secara daring pada Senin (4/10/2021).

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang sampai 18 Oktober, 6 Daerah Masih Level 4

"Tim terdiri pakar-pakar dan ahli dalam bidangnya untuk nanti tinggal berapa waktu di Blitar untuk memonitor," lanjutnya.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dengan memonitor seluruh kegiatan masyarakat di wilayah kota Blitar.

Tujuannya, agar bisa merespons bila ada hal-hal yang dianggap menjadi darurat, sehingga tidak berkembang secara liar.

Luhut menjelaskan, uji coba PPKM level 1 ini dilakukan karena Kota Blitar dianggap telah memenuhi syarat indikator dari badan kesehatan dunia (WHO) maupun memenuhi target cakupan vaksinasi Covid-19.

"Selain itu, target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70 persen dan dosis 1 lansia sebesar 60 persen," lanjutnya.

"Apabila uji coba ini berhasil, pemerintah berencana mengembangkannya ke kota-kota lain yang dapat masuk kepada level 1," ungkap Luhut.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Uji Coba PPKM Level 1 di Kota Blitar

Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali akan dilanjutkan selama dua pekan mendatang, yakni 4-18 Oktober 2021.

Dalam penerapan PPKM level selama dua minggu kedepan, terdapat 20 kabupaten/lota yang bertahan di level 2.

"Dan untuk yang di Level 3 bertambah dari 84 Kabupaten/Kota menjadi 107 Kabupaten/Kota karena kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi," tambah Luhut.