Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tak Mudah Turunkan Status Level PPKM

Kompas.com - 04/10/2021, 10:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta pemerintah tak mudah menurunkan status level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di suatu daerah.

Hal tersebut disampaikan Pandu jika pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 1-4 di seluruh wilayah.

"Saya mengingatkan jangan mudah menurunkan PPKM ke level 1, karena sebelum semuanya stabil, jangan ke level 1, ke level 2 saja. Kita bermain di level 2-3," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/10/2021).

Baca juga: PPKM di Semua Wilayah Berakhir Hari Ini, Akankah Diperpanjang Kembali?

Pandu mengingatkan, indikator vaksinasi Covid-19 sebagai penentu level PPKM di suatu wilayah harus diperhatikan.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut harus diterapkan karena vaksinasi mampu menurunkan kasus kematian dan perawatan di rumah sakit.

"Karena sudah terbukti di daerah DKI eksperimen kita vaksinasi lansia kita yang tinggi menurunkan angka kematian yang sampai rendah sampai satu (kasus kematian lansia) kemarin," ujarnya.

Selain itu, Pandu mengatakan, pemeriksaan dan pelacakan kontak erat (tracing) juga masih menjadi indikator penentuan level pada PPKM.

Oleh karenanya, ia berharap seluruh pihak tetap berupaya menekan penularan virus dan tak terlalu euforia dengan penurunan kasus Covid-19.

"Ingat kita ada agenda besar PON dan yang akan datang Natal dan Tahun Baru, ini yang harus kita jaga betul," ucap dia.

Baca juga: Dalam Sepekan, Rata-rata Penambahan Kasus Covid-19 Harian di Bawah 2.000

Adapun, PPKM level 1-4 di seluruh wilayah berakhir hari ini, Senin (4/10/2021). Sebelumnya, kebijakan itu sudah diberlakukan selama 2 pekan terhitung sejak 21 September 2021.

Pada periode tersebut, pemerintah menerapkan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan. Misalnya, mengizinkan anak-anak usia di bawah 12 tahun masuk mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada daerah PPKM level 2 dan 3, hingga diberlakukannya work from home (WFH) pada perkantoran sektor non-esensial di kabupaten dan kota level 3 sebanyak 25 persen karyawan.

Berbagai pelonggaran dilakukan lantaran pemerintah menilai situasi pandemi Covid-19 sudah menunjukkan perbaikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perbaikan situasi pandemi ditandai dengan tidak adanya lagi daerah di Jawa-Bali yang berada pada level 4 PPKM.

Pada periode PPKM sebelumnya, jumlah wilayah yang berada di level 4 PPKM tersisa 3 kabupaten/kota.

Perbaikan situasi pandemi juga ditunjukkan dengan terus menurunnya angka penambahan kasus positif harian, kasus aktif, dan jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com