Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Pendukung Kantor Darurat Korupsi Minta 56 Pegawai Dikembalikan ke KPK, Bukan Kepolisian

Kompas.com - 29/09/2021, 17:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Korupsi meminta 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan statusnya sebagai ASN di lembaga antirasuah itu.

Salah satu perwakilan masyarakat yang juga akademisi dari Universitas Andalas Charles Simabura menegaskan hal itu sesuai rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

"Kita sangat jelas. Tuntutan kita mengembalikan teman-teman itu pada alih status mereka sebagai ASN di KPK, bukan di kepolisian. Kita meminta mereka kembalikan ke KPK bukan di kepolisian," ujar Charles usai menyerahkan surat tuntutan maayarakat untuk Presiden Joko Widodo yang disampaikan lewat Sekretariat Negara, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Bakal Direkrut Jadi ASN Polri, 56 Pegawai Nonaktif KPK: Artinya Kami Lulus TWK

Dia pun menekankan bahwa dalam konteks polemik status 56 pegawai KPK ini, presiden merupakan pimpinan tertinggi kepegawaian negara di Indonesia.

Menurut Charles konteks tersebut berbeda dengan kondisi penegakan hukum di mana presiden tak bisa melakukan intervensi.

Sehingga, pihaknya meminta Jokowi agar memberikan penyelesaian atas dasar rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

"Kalau dalam konteks penegakan hukum kita sepakat tidak boleh diintervensi, tapi dalam konteks status kepegawaian presiden adalah pimpinan tertinggi kepegawaian," tambahnya.

Pada Rabu, perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Korupsi meminta Presiden Jokowi menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman atas kondisi yang menimpa 56 pegawai KPK.

Baca juga: Bakal Direkrut Jadi ASN Polri, Ini Respons 56 Pegawai KPK

Permintaan ini disampaikan lewat 1.505 surat untuk Jokowi.

"Kita minta kepada Pak Presiden untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM, rekomendasi dari Ombudsman agar kemudian teman-teman diangkat sebagai ASN sebagaimana revisi UU Nomod 19 Tahun 2019 dan aturan pelaksananya," ujar Direktur LBH Jakarta Arif Maulana ketika mendampingi perwakilan masyarakat

"Saya kira Pak jokowi harus mendengar suara masyarakat. Segera pulihkan teman-temaan 56 pegawai KPK yang hari ini akan dipecat," tegasnya.

Arif melanjutkan, pesan yang disampaikan masyarakat pada intinya menuntut kepada Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala ASN untum menyelesaikan kasus penyingkiran 56 pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan.

Masyarakat menilai, pimpinan KPK telah melaksanakan TWK yang bermasalah, ilegal dan abal-abal.

Baca juga: Mahfud: Langkah KPK Tak Salah, Kebijakan Presiden Setujui Kapolri Juga Benar

Adapun, Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi menerima surat surat-surat yang masuk sejak hari pertama pembukaan, 15 September 2021.

Sebanyak 1.505 surat itu terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring dan 588 surat disampaikan baik dengan datang langsung, maupun melalui jasa pengiriman.

Masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh Indonesia, selain dari Jakarta antara lain Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi.

Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com