Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Korupsi menyerahkan 1.505 surat untuk Presiden Joko Widodo agar menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman atas kondisi yang menimpa 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(dok. istimewa )