Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Kompas.com - 27/09/2021, 11:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka dan ditahannya Azis Syamsuddin usai tersangkut kasus korupsi.

Oleh karena itu, Dasco mengungkapkan bahwa pimpinan DPR akan melakukan rapat untuk menentukan pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan sementara Azis sebagai Wakil Ketua DPR.

Diketahui, kursi Azis sebagai Wakil Ketua DPR otomatis kosong setelah politisi Partai Golkar itu tersangkut kasus korupsi dan ditahan KPK.

Baca juga: Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

"Mengenai masalah apakah kemudian mengganggu kinerja pimpinan, saya sampaikan bahwa dalam pimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial, itu ada mekanisme dalam rapat pimpinan untuk mendelegasikan Plt, ketika satu pimpinan berhalangan. Kita baru mau rapat pimpinan hari ini," kata Dasco dalam keterangan video di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, adanya Plt dalam pimpinan DPR juga bukan yang pertama kali terjadi.

Menurut dia, penerapan Plt kerap terjadi ketika satu pimpinan berhalangan hadir seperti misalnya sedang bertugas di luar negeri.

"Kadang-kadang ada pimpinan yang ditugaskan ke luar negeri atau kunjungan kerja ke daerah. Nah, itu tugas-tugasnya kemudian disepakati di-Plt-kan kepada siapa, sementara yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya," ucap Dasco.

Baca juga: Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Terkait pengganti Azis Syamsuddin secara penuh, Dasco menilai hal itu merupakan wewenang dari Partai Golkar.

Adapun hal tersebut juga berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Namun, diakuinya bahwa surat terkait sosok pengganti Azis di DPR belum diterima pimpinan hingga Senin pagi.

"Sampai dengan hari ini belum ada surat masuk. Biarkanlah itu diproses sesuai dengan mekanisme Golkar. Kita yang di DPR tinggal menunggu hasil dari mekanisme yang dilakukan oleh internal Partai Golkar," tuturnya.

Baca juga: Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com