Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Kompas.com - 22/09/2021, 15:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah kembali menyiapkan kawasan industri halal (KIH) untuk menambah yang sudah ada.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kali ini KIH tersebut disiapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) di dua lokasi.

"Tengah dipersiapkan pengembangan dua KIH di Nusa Tenggara Barat," ujar Ma'ruf di acara Indonesia Sharia Summit 2021, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Ini Syarat bagi UMK yang Ingin Mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis dari Kemenag

Saat ini, Indonesia sudah memiliki tiga KIH yang sudah ditetapkan.

Ketiga KIH itu berlokasi di Sidoarjo Jawa Timur, Cikande Banten, dan Bintan di Kepulauan Riau.

Rencananya, pemerintah menyiapkan 8 KIH untuk menggenjot pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

"Seluruh KIH ini bagian inisiatif strategis pemerintah bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah," kata dia.

Sebab, ujar Ma'ruf, ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan fundamental yang tetap berdaya tahan.

Baca juga: Wapres Harap Industri Halal untuk UMKM Diperkuat

Pada semester I 2021, sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian selama masa pandemi.

"Karenanya, upaya lainnya juga dilakukan penguatan halal assurance system melalui penetapan tanpa tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah," ujar dia.

Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain (HVC) di sektor pertanian terintegrasi, halal food, serta fashion muslim juga turut dilakukan.

Baca juga: Mendorong Kebijakan Lokal Industri Halal di Daerah

Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya dengan implementasi smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA).

Kemudian, pelaksanaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion) serta pemberdayaan unit usaha pesantren bersama stakeholders industri keuangan syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com