Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Kompas.com - 15/09/2021, 14:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menyarankan pemerintah agar menyediakan komputer di sejumlah ruang publik untuk masyarakat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Hal tersebut menurutnya efektif untuk dapat mengatasi kendala masih banyaknya masyarakat yang tidak diizinkan masuk ruang publik lantaran tak memiliki smartphone dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Bisa di setiap tempat diberikan komputer pelayanan pengisian data. Jadi, bukan hanya scan untuk check-in, tetapi kepada orang yang belum memiliki smartphone, bisa menginput datanya dan sekaligus check-in di tempat," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: PeduliLindungi Belum Terjangkau Semua Masyarakat, Anggota Komisi IX: Kartu Vaksin Seharusnya Cukup

Politisi PKS itu mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang bersifat mudah diterima seluruh elemen masyarakat baik menengah ke bawah hingga atas.

Dalam hal ini, ia menyoroti masih banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah sulit beraktivitas di ruang publik seperti stasiun, dan lainnya karena tak punya aplikasi buatan pemerintah itu.

Jika pemerintah belum siap menyediakan komputer, Alifudin meminta pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat cukup menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 cetak di ruang publik.

"Minimal kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu sudah cukup. Dan petugas yang menjaga itu harus mengikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun harus memiliki keberpihakan terhadap orang yang tidak punya smartphone," saran Alifudin.

Baca juga: Tak Semua Warga Punya Smartphone, Kemenkes Evaluasi Penggunaan PeduliLindungi

Ia meminta pemerintah tidak memaksakan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Kendati demikian, dia menilai aplikasi tersebut memang terbukti bermanfaat dalam upaya pelacakan seseorang terkait penyebaran virus corona.

"Tapi, terhadap yang tidak memiliki smartphone itu jangan harus dipaksakan. Masyarakat menengah bawah pun harus dilayani juga, walaupun tidak ada smartphone," pesan dia.

Sebelumnya diberitakan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ruang publik lantaran tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian masyarakat masih tidak memiliki smartphone atau terkendala batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tengah memikirkan alternatif agar PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa menggunakan ponsel pintar atau smartphone.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Belum Bisa Diterapkan ke Semua Tempat di Banyumas, Ini Alasannya

"Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021).

Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online.

"Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat akan dicek ke sistem PeduliLindungi terkait ststus vaksinasi dan juga lab PCR," ujarnya.

"Sehingga dengan demikian (kategori) merah, kuning, hijaunya akan langsung ketahuan di meja check-in tanpa membutuhkan handphone," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com