Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Harap Ada Persiapan Dini Soal Pelaksanaan Prokes Apabila Pemilu 2024 Masih Pandemi

Kompas.com - 09/09/2021, 19:48 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin berharap ada persiapan sejak dini apabila Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sebab, kata dia, dalam Pilkada 2020 lalu banyak sekali pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan.

"Gambarannya apa? Kalau kita tidak segera beradaptasi termasuk ini misalnya, maka potensi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prokes jika masih ada aturan terkait pandemi itu," kata Afif dalam diskusi daring, Kamis (9/9/2021).

Afif juga memprediksi jika tidak segera diantisipasi, maka pelanggaran prokes akan paling banyak dilakukan oleh para peserta pemilu.

Hal itu, kata dia, terjadi karena disatukannya pemilihan legislatif (Pileg) dengan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Agar Pencalonan Eks Koruptor Tak Lagi Jadi Persoalan di Pemilu Mendatang

"Pilkada saja kemaren begitu apalagi ada pilegnya," ujarnya.

Menurut Afif, pileg melibatkan emosi banyak orang dalam prosesnya, seperti DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI serta termasuk di dalamnya tim kampanye.

Apabila dilihat dari sisi kegiatan kampanye, lanjut dia, banyak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan rapat umum.

"Kemarin kita melakukan pengawasan tren potensi pelanggaran saat kampanye itu menarik menurut saya. Tatap muka yang artinya itu tatap muka yang sifatnya dibolehkan itukan 50 orang aja, itu lebih banyak dilakukan," ujarnya.

"Tapi tidak semuanya melakukan proses-proses yang dibolehkan misalnya bagaimana izin ke penyelenggara, kordinasi dengan KPU dan Bawaslu itu trennya naik terus setiap 10 hari kita update," lanjut dia.

Oleh karena itu, ia memberikan catatan bahwa kampanye dengan metode konvensional itu masih menjadi tren.

Baca juga: Kemendagri Sebut Proses Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Dimulai Oktober

Padahal diharapkan dalam situasi pandemi Covid-19 ada pengurangan metode kampanye tatap muka.

"Nah ini yang menurut kami belum serius kita bahas dalam konteks desain 2024 tentu sembari berdoa tidak terjadi wabah ini," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com