Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKPI Ganti Nama Jadi PKP, Yussuf Solichien Jabat Ketum Gantikan Diaz Hendropriyono

Kompas.com - 03/09/2021, 10:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.co - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memutuskan mengubah namanya menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), nama yang mereka gunakan saat didirikan pada 1999 lalu.

Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin mengatakan, perubahan nama dan lambang partai itu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diubah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 25 Mei 2021 lalu.

"Nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diubah menjadi seperti ketika awal pendiriannya di tahun 1999, yaitu menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Said menuturkan, selain mengubah nama dan lambang partai, munaslub juga memutuskan Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai ketua umum PKP periode 2021-2026, menggantikan Diaz Hendropriyono.

"Pak Yussuf ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu tokoh senior di militer dari matra Angkatan Laut yang sangat disegani. Beliau satu angkatan dengan Pak SBY dan Pak Prabowo," ujar Said.

Selama berdinas di militer, kata Said, Yussuf pernah menjadi komandan pasukan khusus Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, jabatan terakhirnya adalah Asistan Perencanaan dan Anggaran TNI AL.

Nama lain yang masuk ke dalam struktur Dewan Pimpinan Nasional PKP adalah mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai ketua Dewan Pembina.

Said menyebutkan, Try merupakan salah satu pendiri PKP di tahun 1999 bersama almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat.

"Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai. Ini kan luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini saya lihat beliau sedang semangat-semangatnya membesarkan PKP," kata Said.

Sejumlah purnawirawan TNI lainnya turut masuk dalam jajaran pengurus PKP, antara lain eks Kapuspen TNI Mayjen TNI (Purn) Asliza N Tanjung sebagai wakil ketua umum, lalu Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi dan Laksamada (Purn) Rosihan Arsyad.

Said mengaku optimistis menghadapi Pemilu 2024 mendatang setelah bergabungnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI dan Polri di PKP.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

"Sampai hari ini saja sudah tidak terhitung pesan dukungan yang kami terima dari para purnawirawan di berbagai daerah, termasuk dari keluarga TNI/Polri yang memang diberikan hak oleh konstitusi untuk memilih di Pemilu," kata Said.

Pengurus DPN PKP lainnya diisi oleh mereka yang berlatar belakang sebagai artis, seniman, advokat, dokter, tenaga medis, pegiat lingkungan dan sebagainya.

Said menambahkan, PKP kini mengusung tagline 'PKP Manunggal Bersama Rakyat' yang bermakna bahwa PKP bercampur, berpadu, dan tidak terpisahkan dari rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com