Sekjen PBB Sebut Jokowi Takut Wacana Amendemen UUD 1945 Melebar ke Mana-mana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut apabila amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 akan melebar ke perubahan lainnya.

Afriansyah menyampaikan hal ini setelah sempat melakukan pertemuan bersama Jokowi dan partai politik koalisi nonparlemen di Istana, Rabu (1/9/2021).

"Beliau (Jokowi) juga takut melebar ke mana-mana," kata Afriansyah seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/9/2021).

Lebih lanjut, Afriansyah pun menyampaikan, Jokowi menolak amendemen UUD 1945, entah itu amendemen terbatas ataupun terbuka.

Baca juga: Jokowi Bertemu 5 Parpol Non Parlemen, Ini yang Dibahas

Menurut dia, Jokowi tidak ingin dituding berniat memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Di pertemuan itu, ia mendapat amanat dari Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra untuk disampaikan kepada Jokowi soal amendemen terbatas UUD 1945.

Afriansyah menyebutkan, apabila pemerintah akan melakukan mengamendemen terbatas, Yusril siap untuk dimintai pendapat dan masukannya.

"Jika pemerintah mau mengamendemen terbatas, beliau (Yusril) berkenaan dimintai pendapat dan masukannya," ujar Afriansyah.

Diketahui sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, hadir juga para Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Perindo, dan PKPI.

Baca juga: PAN Gabung Koalisi Jokowi, Ketua Fraksi Tegaskan PKS Tetap Oposisi Konstruktif di DPR

Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan, pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan membahas soal capaian pemerintah terkait penanganan pandemic Covid-19.

"Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19," kata Giring dalam keterangan pers, Rabu (1/9/2021).

"Yaitu, Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus Covid-19 tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen," lanjutnya.