PAN Gabung Koalisi Jokowi, Ketua Fraksi Tegaskan PKS Tetap Oposisi Konstruktif di DPR

Kompas.com - 02/09/2021, 13:54 WIB
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan, PKS tetap menjadi oposisi yang konstruktif pasca resmi bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Jazuli, peran oposisi itu penting untuk menjaga demokrasi dan menghadirkan check and balances agar kinerja pemerintahan on the track dan berpihak pada rakyat.

"Sejak awal, kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan 'check and balances' agar pemerintahan tetap 'on the track' berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Pak Jokowi," kata Jazuli dikutip Antara, Kamis (2/9/2021).

Selanjutnya, ia menjabarkan bahwa oposisi konstruktif adalah mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang membangun.

Baca juga: Setelah Gerindra, Kini Giliran PAN Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Jazuli mengeklaim, hal itu sudah dan akan terus dijalankan PKS melalui cara mengevaluasi kinerja pemerintah setiap tahun.

"Karena setiap tahun, pemerintahan tentu punya tantangannya sendiri, tapi harus tetap ada ukuran atau parameter objektif yang digunakan sebagai patokan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pada bidang ekonomi, pemerintah juga dinilai harus mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi sehingga lebih berpihak pada rakyat.

Adapun hal itu, kata dia, sebagaimana dimaksud adalah ekonomi kerakyatan yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"PKS sebagai oposisi ingin menjadikan kedaulatan bangsa dalam berbagai dimensinya sebagai visi nasional karena ini syarat negara kita bisa maju dan keluar dari jebakan 'middle income trap' atau negara berkembang selamanya. Untuk itu diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dan kerja-kerja kolektif seluruh elemen bangsa," tutur dia.

Lebih lanjut, peran oposisi itu dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang berdaulat di mana rakyat terlepas dari kemiskinan, kesenjangan semakin flat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Kecuali 3 Kategori Ini

Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Kecuali 3 Kategori Ini

Nasional
Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.