Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Tak Cabut Tudingan soal Ivermectin, Moeldoko Siap-siap Lapor Polisi

Kompas.com - 31/08/2021, 17:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bakal melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke pihak kepolisian.

Langkah itu diambil sebagai buntut dari tudingan ICW ke Moeldoko terkait kedekatannya dengan produsen obat Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

"Saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian," kata Moeldoko dalam konferensi pers daring, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Pihak Moeldoko Sebut Tudingan ICW soal Ivermectin Hanya Berdasar Pemberitaan Media

Oleh ICW, Moeldoko dituding berburu keuntungan melalui peredaran obat Ivermectin. Moeldoko pun menilai tuduhan itu sangat serius.

Tudingan tersebut dianggap sebagai pembunuhan karakter. Terlebih, menurut dia, ICW tidak mempunyai dasar yang jelas dalam menyangkakan ihwal tersebut.

"Apalagi dengan pendeketan-pendekatan ilmu cocokologi, dicocok-cocokan. Ini apa-apaan ini, sungguh saya tidak mau terima seperti ini," ujar Moeldoko.

Melalui tiga kali somasi, Moeldoko merasa telah cukup memberi kesempatan pada ICW untuk meminta maaf dan mencabut tudingan mereka. Namun demikian, permintaan itu hingga kini tak dipenuhi ICW.

Moeldoko mengatakan, bukan kali ini saja dia menjadi sasaran tudingan.

Meski mengaku cukup tenang menghadapi berbagai tuduhan, Moeldoko khawatir tudingan-tudingan itu menjadi fitnah jika terus menerus dibiarkan.

Hal itu, kata dia, bukan hanya akan meruntuhkan kerja-kerja yang telah ia bangun, tetapi juga bisa merusak kepercayaan keluarga terhadap dirinya.

Baca juga: Moeldoko Layangkan Somasi Ketiga ke ICW soal Ivermectin, Terakhir Sebelum Lapor Polisi

Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan bakal membawa perkara tudingan ICW ini ke jalur hukum.

"Anda minta maaf, klarifikasi, cabut pernyataan, selesai, tetapi kalau itu tidak Anda lakukan, saya harus lapor polisi. Itu sikap saya," kata dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, mengatakan, kliennya akan melapor ke pihak berwajib dalam waktu dekat.

Pihak yang akan dilaporkan yakni peneliti ICW Egi Primayogha dan Miftah.

"Laporan kami adalah laporan pencemaran nama baik melalui elektronik, karena bagaimanapun jelas tuduhan kepada Pak Moeldoko ini dilakukan adalah melalui elektronik baik melalui YouTube, baik melalui website," kata Otto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com