PGI Soroti Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19 di Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menyoroti tentang kesenjangan akses vaksin Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Gomar di acara pertemuan para tokoh agama dan masyarakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (30/8/2021).

Menurut dia, kesenjangan vaksin tersebut terasa di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia. Termasuk di daerah Papua.

“Secara khusus saya memohon perhatian Bapak Presiden atas wilayah Papua. Banyak penduduk menolak vaksinasi karena vaksinatornya dari TNI dan Polri," kata Gomar, dikutip dari siaran pers, Selasa (31/8/2021).

Menurut Gomar, masalah di Papua berlapis-lapis sehingga masalah vaksin pun bisa diseret dan diinterpretasikan ke hal-hal lain.

Baca juga: 11.943 Nakes di Jakbar Sudah Terima Vaksin Covid-19 Moderna

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar vaksinator di Papua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bukan dari kalangan TNI dan Polri.

"Jika tenaga kurang, gereja-gereja siap membantu mengirimkan relawan. TNI dan Polri dapat menopang dari belakang," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

Dia mengatakan, PGI bersama gereja-gereja di Indonesia, turut melakukan penanganan Covid-19 antara lain dengan menyebarkan edukasi dan informasi seputar pandemi dan vaksinasi.

Kemudian pengembangan solidaritas dengan sesama khususnya mereka yang terdampak pandemi Covid-19, baik yang terpapar penyakitnya maupun yang ekonominya terpuruk, serta upaya menyukseskan program vaksinasi.

Baca juga: Menko PMK: Jangan Pilih-pilih, Semua Vaksin Covid-19 Berkhasiat

Lebih lanjut Gomar juga meminta seluruh pihak untuk memberi perhatian terhadap gonjang-ganjing politik saat ini.

Menurut dia, hal tersebut tidak perlu terjadi. Apalagi para elite politik terlihat sudah tak sabar dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Saya minta agar semua konsentrasi bahu-membahu mengatasi pandemi dan tidak menggunakan pandemi sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik," ucap dia.