Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LaporCovid-19 Minta Kemenkes Prioritaskan Nakes Dapatkan Suntikan Vaksinasi Dosis Ketiga

Kompas.com - 26/08/2021, 15:42 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kesehatan diminta untuk memprioritaskan tenaga kesehatan mendapatkan suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19.

Menurut relawan LaporCovid-19 Amanda Tan mestinya pihak Kemenkes tegas dalam melakukan pengawasan agar tenaga kesehatan mendapatkan lebih dulu mendapatkan vaksin dosis ketiga ketimbang pihak-pihak yang lain.

Sebab, lanjut Amanda, LaporCovid-19 masih mendapatkan laporan tentang nakes yang kesulitan mendapatkan booster vaksin.

“Kami menerima laporan nakes kesulitan mendapatkan booster ketiga. Ada ya sekitar 17 laporan dalam 10 hari terakhir dan terus masuk,” jelas Amanda dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Amanda memaparkan kesulitan itu diakibatkan minimnya informasi untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

“Fasilitas kesehatan tempatnya bekerja juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkan, sehingga nakes juga berjuang sendiri,” kata dia.

Selain itu, Amanda juga menyebut bahwa pihaknya masih menemukan kesulitan masyarakat mendapatkan akses vaksin Covid-19, khususnya untuk dosis pertama.

“Karena faskesnya hanya menerima (layanan) untuk (pemberian) dosis kedua saja, sedangkan mereka sudah keliling-keliling faskes,” terangnya.

Dengan kondisi itu maka Amanda mengecam tindakan pejabat yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga.

Pasalnya dalam SE Kemenkes dikatakan bahwa vaksinasi dosis ketiga hanya diperuntukkan untuk nakes.

“Bukan untuk pejabat yang tidak dalam posisi rentan tertular. Situation report WHO minggu ini bahkan menunjukan ada 18,6 persen nakes di Papua yang belum di vaksin,” imbuhnya.

Baca juga: Soal Pejabat yang Sudah Dapat Vaksin Dosis Ketiga, Epidemiolog: Itu Salah

Diketahui dalam SE Kemenkes Nomor HK.02.01/I/1919/2021 disebutkan bahwa vaksinasi dosis ke tiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan.

Namun polemik di masyarakat muncul ketika terungkap sejumlah pejabat publik telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga.

Para pejabat itu adalah Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Ketiganya diketahui telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga karena perbincangan ketiganya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terekam dalam akun tayangan di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com