Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Kendala Atasi Stunting Bukan Anggaran, melainkan Konvergensi Antar-program

Kompas.com - 23/08/2021, 13:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari pemetaan berbagai program untuk menurunkan stunting telah terbukti bahwa pemetaannya tidak terkendala anggaran.

Justru yang menjadi kendala adalah konvergensi antarprogram tersebut dalam pelaksanaannya.

"Hasil pemetaan membuktikan bahwa seharusnya kita tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar-program," ujar Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 secara daring, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

Menurut dia, jika konvergensi tersebut bisa diwujudkan melalui program dan kegiatan yang konvergen dan menyasar pada kelompok sasaran utama, target menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

Adapun kelompok sasaran yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah usia dua tahun yang disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Kemudian, kelompok sasaran lainnya adalah remaja pueri, pasangan usia subur, serta anak balita.

Ma'ruf mengatakan, pengalaman Sekretariat Wakil Presiden yang melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sumber anggaran di kabupaten/kota dan desa pada akhir 2019 dan awal 2020 telah menunjukkan tidak adanya kendala anggaran tersebut.

Baca juga: Wapres: Memastikan Program Sampai Sasaran Jadi Tantangan Percepatan Program Stunting

Program dan kegiatan yang diperlukan, kata dia, sebetulnya sudah ada di lapangan yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber anggaran.

"Bahkan di beberapa desa, jumlah anggaran program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dapat melebihi Rp 1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus, program kementerian/lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta dana desa," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun menilai bahwa program yang sudah ada tercukupi pendanaannya meskipun yang perlu diusahakan lebih lanjut adalah dalam melaksanakan program-program tersebut.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com