Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO Tegur RI soal Mobilitas Masyarakat di Jawa, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelonggaran PPKM

Kompas.com - 23/08/2021, 11:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, teguran yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap Indonesia terkait meningkatnya mobilitas masyarakat di Pulau Jawa, merupakan bentuk pengawasan.

Sebab, kata Dicky, pandemi Covid-19 merupakan ancaman global sehingga perilaku masyarakat di satu negara akan berdampak pada negara lain.

"Jadi kita tidak bisa mengasingkan diri, mengekslusifkan diri, pasti akan dibandingkan, dimonitor oleh lembaga asing dan internasional dan ini untuk kepentingan kita juga," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/8/2021).

Baca juga: UPDATE: Kasus Kematian Covid-19 Selalu di Atas 1.000 Per Hari dan Teguran WHO

Dicky mengatakan, dengan teguran tersebut, pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pelonggaran aktivitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa.

Ia menilai, pelonggaran yang diberikan pemerintah cukup dratis sehingga mobilitas masyarakat meningkat.

"Sikap pemerintah adalah me-review pelonggaran itu karena menurut saya terlalu drastis dan tidak bergradasi yang benar dan tidak koheren antarsektor ada yang 100 persen ada yang ini. Nah ini yang berbahaya, harus sama semua sektor itu harus paralel dan koheren," ujarnya.

Baca juga: Kasus Varian Delta Meningkat Hampir 2 Kali Lipat dalam 5 Hari

Lebih lanjut, Dicky mengingatkan, laju penularan varian Delta belum selesai meski sudah terjadi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Ingat PPKM ini hanya memperlambat penyebaran virus, dia (PPKM) mengubah skenario terburuk, iya, tapi tidak completely menyelesaikan tapi memperlambat dan ingat mayoritas penduduk kita masih rawan terpapar Covid-19," ucap Dicky.

Sebelumnya diberitakan, WHO mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan demi membendung penularan virus corona.

Baca juga: Selama PPKM Kasus Harian Covid-19 dan BOR Turun, tetapi Angka Kematian Masih Tinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com