Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Sinyal PTM Terbatas, Ketua Komisi X Minta Sekolah Jadi Zona Aman Covid-19

Kompas.com - 20/08/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) agar menjadikan sekolah sebagai zona aman Covid-19.

Menurut dia, hal ini lantaran sinyal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dilakukannya pembelajaran tatap muka terbatas jika vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan siswa berjalan lancar.

"Presiden Jokowi memastikan jika sekolah akan segera dibuka jika vaksinasi Covid-19 berjalan lancar. Kami meminta Kemendikbud-Ristek menjadikan sekolah sebagai zona aman Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun sebagai ujung tombak kampanye hidup dengan kebiasaan baru (new normal) di era pandemi," kata Huda dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Nadiem Sebut Jokowi Dukung PTM Terbatas Digelar di Wilayah PPKM Level 1-3

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, pembukaan sekolah layak segera dilakukan mengingat kian banyaknya tingkat vaksinasi terhadap guru dan siswa.

Selain itu, menurut dia, tren penurunan kasus harian maupun kasus aktif juga terus terjadi di Tanah Air.

"Kami berharap pembukaan sekolah secara terbatas yang dikombinasikan dengan pembelajaran online bisa mengembalikan ikatan emosional dari peserta didik atas lingkungan sekolah mereka," ujarnya.

Huda menambahkan, pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas juga bisa membuat siswa terbiasa untuk hidup dalam situasi new normal.

Baca juga: Jokowi: Semua Pelajar di Tanah Air, kalau Sudah Divaksin, Silakan Belajar Tatap Muka

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa jumlah anak terpapar Covid-19 di Indonesia memang menjadi salah satu tertinggi di dunia.

Salah satu faktor pemicu tingginya kasus positif terhadap anak adalah lemahnya pengawasan dari orangtua.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan hampir semua sekolah ditutup dan dilakukan pembelajaran jarak jauh.

"Dengan sistem ini justru banyak ruang dan waktu anak yang terbuang karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, anak-anak sering berkumpul dan bermain keluar rumah tanpa pengawasan ketat termasuk apakah mereka melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak saat bermain," kata dia.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Akan Sesuaikan Kebijakan PTM Terbatas dan PPKM Darurat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com