Kompas.com - 20/08/2021, 14:21 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin pada Kamis (19/8/2021).

"Jaksa Eksekusi Rusdi Amin telah melaksanakan putusan peninjauan kembali MA RI Nomor : 147 PK/ Pid.Sus/2021 tanggal 18 Mei 2021 atas nama terpidana Amin Santono dalam perkara suap dana perimbangan daerah," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Amin akan menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi waktu selama berada dalam tahanan dan diperhitungkan dengan pidana penjara yang telah dijalani.

Baca juga: Amin Santono Dihukum Bayar Rp 1,6 Miliar dan Dicabut Hak Politiknya

Sebelumnya, kata Ali, Amin Santono mengajukan permohonan peninjauan kembali yang kemudian ditolak hakim. 

Dengan demikian, menurut dia, putusan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 75/PID.SUS/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2019.

Amin Santono divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Amin juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan melakukan gabungan beberapa kejahatan," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Arifin saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/2/2019).

Dalam pertimbangan, hakim menilai, Amin selaku anggota DPR tidak mendukung pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut hakim, Amin terbukti menerima suap sebesar Rp 3,3 miliar dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast.

Baca juga: Perantara Suap Anggota DPR Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara

Amin dinilai menerima uang bersama-sama dengan konsultan Eka Kamaluddin dan Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Uang tersebut diberikan agar Amin Santono melalui Eka dan Yaya Purnomo mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Selain itu, uang tersebut diberikan agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018.

Awalnya, Amin menyetujui usulan Eka untuk mengupayakan beberapa kabupaten atau kota mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBN-P dengan menggunakan usulan atau aspirasi Amin selaku anggota Komisi XI DPR.

Selanjutnya, Amin memerintahkan Eka untuk mengajukan proposal penambahan anggaran beberapa daerah.

Anggaran itu untuk membiayai bidang pekerjaan prioritas, seperti pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, rumah sakit dan pasar.

Baca juga: Dituntut 10 Tahun, Politisi Demokrat Amin Santono Khawatir Mati di Penjara

Proposal tersebut akan diteruskan juga kepada Kemenkeu melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, badan anggaran (Banggar) DPR dan Komisi XI DPR.

Selain itu, Amin meminta agar dia diberikan fee sebesar 7 persen dari tiap total anggaran yang akan diterima pemerintah daerah.

Dari total Rp 3,3 miliar, sebanyak Rp 475 juta diberikan kepada Eka Kamaludin. Sementara itu, Yaya Purnomo menerima Rp 300 juta.

Amin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.