RJ Lino Diduga Lakukan Tanda Tangan Kontrak Backdate Pengadaan Craine di PT Pelindo II

JAKARTA, KOMPAS.com - Richard Joost Lino atau RJ Lino diduga melakukan penandatanganan dengan tanggal mundur atau backdate terkait pengadaan tiga unit quay container craine (QCC) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) tahun 2010.

Pendandatanganan kontrak backdate dilakukan Mantan Direktur Utama PT Pelindo II itu terkait dengan pembuatan dasar hukum penunjukan perusahaan luar negeri sebagai perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk PT Pelindo II.

Pada surat dakwaan, jaksa menyebut bahwa kontrak backdate itu dilakukan RJ Lino melalui dua anak buahnya yaitu Wahyu Hardianto sebagai Kepala biro Pengadaan dan Dedi Iskandar sebagai Asisten Kabiro Pengadaan Bidang Non Teknik dan Administrasi.

"Dalam SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009, penyedia barang dan jasa di PT Pelindo II ditujukan untuk penyedia dari dalam negeri, untuk itu agar dapat melakukan penunjukan kepada produsen penyedia dari luar negeri terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan perubahan atas SK tersebut," ungkap jaksa dalam surat dakwaannya yang dibacakan, Senin (9/8/2021) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa mengatakan atas perintah RJ Lino, Dedi Iskandar kemudian membuat draf perubahan SK Direksi itu dan diserahkan pada Wahyu Hardianto agar proses administrasinya berjalan.

Baca juga: Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara Rp 28,82 Miliar

Lalu agar dapat menjadi dasar hukum yang sah, RJ Lino menandatangani revisi SK itu dan meminta Wahyu Hardianto menuliskan tanggal mundur atau backdate pada revisi SK tersebut.

Jaksa menuturkan SK revisi tersebut bernomor HK.56/6/18/PI.II-09 yang harusnya diregistrasikan pada Februari 2010 namun dibuat tanggal mundur Desember 2009.

"Bahwa dengan perubahan ini PT Pelindo dapat mengundang penyedia barang dan jasa dari luar negeri untuk pengadaan QCC, sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak tidak lagi ditujukan menggunakan produksi dalam negeri," terang jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa menduga motif perubahan SK tersebut dilakukan RJ Lino karena ia memilih tiga perusahaan luar negeri untuk pengadaan QCC yaitu HDHM China, ZPMC China dan Doosan Korea Selatan.

Diketahui RJ Lino telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara pengadaan QCC di PT Pelindo II (Persero) sejak tahun 2015.

Namun KPK baru menahan RJ Lino pada Maret lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan lamanya proses penahanan karena terhambat proses penghitungan kerugian negara.

RJ Lino sempat mengajukan tuntutan praperadilan atas proses penyidikkan yang dilakukan KPK pada 26 April 2021.

Baca juga: Senin Ini, Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Jalani Sidang Dakwaan

Namun permohonan praperadilan itu ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 mei 2021.

Hakim menilai proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini jaksa mendakwa RJ Lino telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.