Jokowi Instrusikasin Vaksin Covid-19 Langsung Disuntikan ke Masyarakat, Jangan Distok di Dinkes, RS, atau Puskemas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kecepatan vaksinasi merupakan kunci penanganan Covid-19. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak terutama kepala daerah mendukung vaksinasi Covid-19 nasional dengan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat.

"Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (ke pemerintah) pusat lagi," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) terkait evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Sabtu, (7/8/2021).

Dalam ratas yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor itu, Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyisakan stok vaksin.

Baca juga: Presiden Minta Jajarannya Respons Cepat Peningkatan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Presiden menginstruksikan semua pimpinan daerah untuk segera menghabiskan vaksin yang ada.

"Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan,” ucap Jokowi.

“Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini," ujar dia.

Selain itu, Presiden meminta jajarannya, khususnya TNI-Polri untuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa-Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir.

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ," kata Presiden

Angka kasus positif Covid-19 di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 tercatat sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional. Pada 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.

Kemudian pada Jumat kemarin, angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

"Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru," kata Jokowi

"Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," ucap dia.

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Jokwi penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.

"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," ucap Jokowi.