KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ombudsman menyatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK untuk para pegawai KPK.

Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, penyebabnya adalah BKN tidak memiliki instrumen dan asesor untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Pertanyaannya, kalau BKN dianggap tidak kompeten kemudian ditolak oleh Ombudsman, kepada siapa lagi KPK akan meminta tes wawasan kebangsaan ini," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

"Ini kan tidak logis, lembaga atau ketatanegaraan sudah memberi wewenang kepada BKN, kemudian oleh Ombudsman RI dinyatakan tidak kompeten, lantas kepada siapa kami akan meminta TWK kalau BKN menolak," ucap dia,

Ghufron pun menjelaskan bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah disebut kewenangan BKN dalam menyelenggarakan manajemen ASN.

Dalam peraturan perundang-undangan misalnya, Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenanangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN.

Tugas dan fungsi BKN, kata Ghufron, penyelenggaraan ASN, termasuk membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta pengevaluasi kinerja ASN oleh instansi pemerintah.

"Kalau kemudian BKN dianggap tak kompeten berarti 'kosong' karena tidak ada lagi di Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk ini," ujar dia.

Baca juga: Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tak hanya itu, KPK pun menuding Ombudsman juga telah melakukan malaadministrasi dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan TWK tersebut.

Ghufron mengatakan, saat dirinya mewakili KPK melakukan klarifikasi di Ombudsman, seharusnya klarifikasi itu dilakukan oleh kedeputian keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan.

Hal tersebut sebagaimana peraturan Ombusdman RI Nomor 48 Tahun 2020 pasal 15 Ayat 2.

"Mestinya, pada saat itu Kedeputian Keasistenan IV, tapi yang hadir siapa? Yang hadir adalah Robert Na Endi Jaweng, seorang Komisioner," ujar Ghufron.

"Sama dengan saya yang hadir harmonisasi di Kumham, jadi apa yang dikatakan malaadministasi karena pimpinannya yang hadir, ternyata di Ombudsman dilakukan hal yang sama, maka kalau konsisten pemeriksaan ini (LAHP) juga dilakukan secara malaadministrasi," tegas dia.

Baca juga: 13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Ombudsman RI menyatakan ada malaadministrasi dalam pelaksanaan rapat harmonisasi TWK yang dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga yang seharusnya dipimpin oleh Dirjen.