Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Lebih dari 10 Juta Siswa dan 1,6 Juta Mahasiswa Binaan Kemenag Terdampak Covid-19

Kompas.com - 04/08/2021, 18:49 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, pandemi Covid-19 ini telah membawa dampak yang serius di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan.

Yaqut mengatakan, setidaknya ada lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag) yang terdampak Covid-19.

“Lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa yang ada di bawah binaan Kementerian Agama terdampak Covid-19,” kata Yaqut dalam konferensi pers virtual, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Ia juga menyampaikan, sejak Maret 2020 sudah banyak satuan pendidikan yang terpaksa ditutup sementara akibat pandemi.

Oleh karena itu, selama masa pandemi, satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama turut mengambil model pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah.

“Banyak kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan sebagai wujud komitmen Kementerian Agama dalam mencerdaskan anak bangsa kita,” ucap dia.

Menurut dia, di tahun 2020, Kementerian Agama sudah memberikan bantuan paket data internet untuk mendukung PJJ kepada siswa mahasiswa guru dan termasuk dosen.

Lalu, Kementerian Agama memberlakukan keringanan kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa terdampak Covid 19 dalam bentuk pengurangan, penundaan, dan angsuran UKT kepada sekitar 160.563 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN).

Dalam kesempatan ini, Yaqut menyampaikan, pihaknya melanjutkan bantuan kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang ada di bawah Kementerian Agama.

Baca juga: Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Bantuan ini akan diberikan untuk 3 bulan kedepan, yakni September Oktober dan November 2021.

“Kita siapkan sejumlah 479 miliar rupiah dan Kementerian Agama akan mengusulkan kembali kekurangan tambahan anggaran 243 miliar rupiah kepada Kementerian Keuangan,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com