Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Kompas.com - 02/08/2021, 16:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021).

Menurut Retno, kegiatan itu banyak diwarnai pembahasan dari hasil ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) sebelumnya, yaitu mengenai implementasi 5 point of consensus terkait Myanmar.

Retno menyampaikan sudah 100 hari berlalu sejak kegiatan ALM di Jakarta, namun masih belum ada perkembangan signifikan dari 5 points of consensus.

"Saya secara terus terang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 points of consensus," ucap Retno dalam konferensi virtual, Senin.

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Ia berharap, Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN terkait penunjukkan special envoy terkait konflik di Myanmar.

Lebih lanjut, ia mendesak special envoy harus bisa segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN.

Selain itu, special envoy juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar.

"Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan AMM ini dapat memutuskan menegenai penunjukan spesial envoy sesuai usulan ASEAN berserta mandatnya yang jelas," ujar Retno.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

"Serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada special envoy untuk menjalankan tugasnya," kata dia.

Selain itu, Indonesia pun mendesak agar implementasi 5 points of consensus lainnya dapat segera dilakukan.

Sebab, Retno menilai, adanya implementasi 5 points of consensus yang terus terhambat tidak akan membawa kebaikan bagi ASEAN.

"Oleh karenanya sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive," kata Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Pemulihan Demokrasi di Myanmar Harus Jadi Prioritas Utama

Selain itu, ia mengingatkan agar semua peserta rapat tidak boleh diam dan membiarkan penderitaan rakyat Myanmar yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Retno juga menekankan, apabila pertemuan ini gagal memastikan tonda lanjut konkrit dari implementasi 5 points of consensus, maka Indonesia mengusulkan agar isu ini dikembalikan kepada para pimpinan ASEAN.

"Jika tidak terjadi implementasi maka isu ini harus dilaporkan kembali kepada para pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com