Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Kompas.com - 02/08/2021, 15:08 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan kepada pers terkait kedatangan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5/2021). Sebanyak 1,3 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Indonesia melalui jalur multilateral yakni melalui skema Covax facility dan selanjutnya akan diproses di Bio Farma, Kota Bandung. RYIADHY/INFOPUBLIK/KEMKOMINFOMenteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan kepada pers terkait kedatangan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5/2021). Sebanyak 1,3 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Indonesia melalui jalur multilateral yakni melalui skema Covax facility dan selanjutnya akan diproses di Bio Farma, Kota Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti bahayanya kebijakan diskriminasi terkait vaksin Covid-19 yang digunakan sebagai syarat perjalanan.

Hal ini disampaikan Retno dalam kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 yang diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021).

"Indonesia mengingatkan bahayanya kebijakan diskriminasi terhadap jenis vaksin yang digunakan oleh negara dunia, sebagai syarat dalam perjalanan," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Retno menegaskan, pengakuan terhadap vaksin Covid-19 semestinya harus mengikuti rujukan dari World Health Organization (WHO).

"Indonesia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap vaksin hendaknya selalu menggunakan referensi yang diberikan oleh WHO," ujar Retno.

Retno juga mengatakan, Indonesia telah memberikan kontribusi dalam Covid-19 ASEAN Response Fund.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, ia mengatakan, perlunya percepatan vaksinasi Covid-19 di negara-negara ASEAN melalui pengaturan dose-sharing mechanism.

"Perlunya dijajaki kemungkinan pengaturan atau dose-sharing mechanism untuk mmpercepat vaksinasi di negara-negara ASEAN," ucap Retno.

Baca juga: Menlu: Kasus Covid-19 Dunia Naik 12 Persen, Varian Delta Tersebar di 111 Negara

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga menyampaikan pandangan terkait tindak lanjut dari ASEAN Leaders’ Meeting (ALM).

Salah satu isu yang disorot adalah implementasi 5 Point of Consensus terkait situasi di Myanmar.

Ia mengatakan, Indonesia berharap Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan Special Envoy.

"Indonesia juga menekankan di saat yang sama kita tidak boleh diam membiarkan penderitaan rakyat Myanmar. Mereka saat ini memerlukan bantuan kemanusiaan," ucap Retno.

Baca juga: Menlu RI Dorong Rusia Prioritaskan ASEAN sebagai Penerima Vaksin Covid-19

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya 'Smartphone' Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Oktober, Warga Tak Punya "Smartphone" Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.