Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDAI Tegaskan Sekolah Tatap Muka Hanya Bisa jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Kompas.com - 23/07/2021, 12:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan, pembelajaan tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan jika positivity rate belum mencapai di bawah 5 persen.

Saat ini, positivity rate Indonesia dari metode swab PCR mencapai 42,28 persen.

"Dari dulu itu IDAI, yang pertama pastikan bahwa positivity rate di bawah 5 persen, kalau mau nawar juga di bawah 10 persen," kata Aman melalui Live Instagram pribadinya bertajuk Anak Sehat di Masa Pandemi, Jumat (23/7/2021).

Aman menyadari menurunkan angka positivity rate menjadi di bawah 5 persen tidak mudah.

Baca juga: Nadiem: Digitalisasi Sekolah Tidak Bisa DIhindari, Salah Satu Cara Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Sebab, pemeriksaan spesimen (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) masih sangat rendah.

"Dan kita hanya melihat dari segi sosialnya dan dari segi misalnya anak sudah tidak bisa dikontrol, orang tuanya juga pusing dan memaksakan dengan beberapa peraturan membuka sekolah," ujarnya.

Oleh karenanya, Aman menantang pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk membuat daerah bebas Covid-19 untuk anak.

Ia yakin, jika pemda bersama Dinkes dan Dikbud daerah ramah anak tersebut dapat terwujud apabila rutin melakukan pelacakan kasus dan pemeriksaan.

"Saya juga mengimbau semua sekolah, semua orangtua minta sekolahnya melakukan seluruh pemda, seluruh dinas kesehatan seluruh dinas pendidikan melakukan hal yang sama seperti ini," ucap Aman.

Baca juga: KPAI Sebut Orangtua Dukung Vaksinasi Anak agar Segera Sekolah Tatap Muka

Presiden Joko Widodo mengatakan, sekolah tatap muka baru akan direalisasikan jika kasus Covid-19 menurun. 

"Nanti menunggu situasi kalau pademi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, kita akan buka belajar tatap muka," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, semula pembukaan sekolah akan dilakukan pada bulan Juli 2021. Namun, karena kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak tinggi, rencana itu ditunda hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com