Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Stok Vaksin Covid-19 di Daerah Segera Dihabiskan

Kompas.com - 16/07/2021, 15:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar stok vaksin Covid-19 yang ada di daerah-daerah segera dihabiskan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait pada Jumat (16/7/2021).

"Arahan Bapak Presiden untuk vaksinasi agar dipercepat dan beliau memahami bahwa stok (vaksin) ditahan di daerah-daerah sebagai cadangan untuk suntik (dosis) kedua sebanyak 19 juta dosis," ujar Budi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

"Beliau meminta agar segera dihabiskan saja karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang," lanjutnya.

Budi menjelaskan, penyuntikan vaksin Covid-19 untuk dosis kedua tidak harus pada hari sesuai aturan jeda waktu dari dosis pertama.

Menurutnya selisih satu hingga dua hari tidak menjadi soal.

Baca juga: Mengenal Vaksin Pfizer, dari Kemanjuran Melawan Covid-19 hingga Efek Sampingnya

"Jadi arahan Bapak presiden yang pertama terkait vaksinasi agar nanti seluruh pemda, TNI, Polri segera memanfaatkan stok yang ada di daerah sebanyak 19 juta dosis vaksin ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, stok sebanyak 19 juta dosis vaksin ini merupakan sisa dari total stok vaksin Covid-19 yang sebelumnya berjumlah 75 juta dosis.

Hingga 16 Juli, sebanyak 56 juta dosis vaksin dari stok tersebut sudah disuntikkan kepada masyarakat.

"Rinciannya 40 juta dosis untuk warga yang menerima dosis pertama dan sisanya untuk penyuntikan dosis kedua. Jadi dari 75 juta dosis sisa di stok ada 19 juta dosis," ujar Budi.

"Kita sudah mendapat kedatangan bahan baku yang cukup. Insya Allah di akhir Agustus nanti ada tambahan lebih dari 30 juta dosis kembali," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com