KPK Pikir-pikir atas Putusan 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pikir-pikir atas putusan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

Edhy divonis lima tahun penjara dalam kasus ekspor benih lobster pada Kementerian KP oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/7/2021).

"Kami menghormati putusan majelis hakim terhadap para terdakwa hari ini. Sebagaimana dinyatakan JPU KPK dalam sidang putusan, kami masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada Kompas.com, Kamis.

Lebih lanjut, kata Ipi, JPU KPK akan mempelajari pertimbangan majelis hakim untuk kemudian membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan.

Baca juga: Vonis 5 Tahun untuk Edhy Prabowo Sesuai Tuntutan Jaksa

Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata ketua majelis hakim Albertus Usada, dalam persidangan virtual yang ditayangkan melalui akun YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa selama lima tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar hakim Albertus.

Baca juga: Hakim Cabut Hak Politik Edhy Prabowo Selama 3 Tahun

Selain itu, Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider dua tahun penjara.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun terhitung sejak Edhy selesai menjalankan masa pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalankan masa pidana pokoknya," tutur hakim Albertus.

Adapun vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa KPK.

Baca juga: Merasa Berat Jalani Hukuman, Edhy Prabowo: Saya Punya Istri yang Sholeha dan 3 Anak yang Butuh Sosok Ayah

Akan tetapi, hakim memberikan pencabutan hak politik lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yang meminta hak politik Edhy dicabut selama empat tahun.

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo dinilai telah menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL).

Edhy dinyatakan telah menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir BBL.