Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Kepatuhan Memakai Masker dan Jaga Jarak Masih Rendah

Kompas.com - 14/07/2021, 17:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan menjaga jarak masih rendah.

Dalam sepekan terakhir, tercatat tingkat kepatuhan penggunaan masker di 95 kabupaten/kota di bawah 75 persen.

"Jadi di level kabupaten/kota ada sekitar 24,11 persen kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah, di bawah 75 persen," kata Dewi, dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Satpol PP Jakpus Tindak 6.137 Warga Tak Pakai Masker Selama PPKM Darurat

Sementara, Dewi mengatakan, dari aspek kedisiplinan menjaga jarak, tercatat 112 atau 28,43 persen dari 394 kabupaten/kota memiliki tingkat kepatuhan di bawah 75 persen.

"Kalau kita ingat angka menggunakan masker, kita lihat secara nasional kepatuhan menjaga jarak kita lebih rendah dibandingkan kepatuhan memakai masker," ujarnya.

Dewi mengatakan, terdapat lima provinsi dengan tingkat kepatuhan memakai masker di bawah 75 persen yaitu Gorontalo, Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.

Kemudian, lima provinsi dengan tingkat kepatuhan menjaga jarak di bawah 75 persen yaitu Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Bengkulu, dan DKI Jakarta.

Baca juga: UPDATE: Tambah 54.517, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.670.046 Orang

Berdasarkan hal tersebut, Dewi mengatakan, data tersebut dapat menjadi evaluasi bagi masyarakat agar bisa memberikan kontribusi dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, ia mengatakan data terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan tersebut ada di aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) dan bisa menjadi panduan bagi posko-posko PPKM Darurat.

"Seluruh posko daerah kita sudah bisa melihat kelurahan dan desa mana yang kepatuhannya rendah, itu bisa ditargetkan untuk sasaran operasi penegakkan disiplin," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com