Pemerintah Diminta Tutup Perjalanan Internasional Saat PPKM Darurat, Pimpinan Komisi V: Lihat Kondisi Kita Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Alkadrie menyarankan pemerintah menutup pintu masuk bagi perjalanan internasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurut Syarief, kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko penularan varian baru virus corona yang berasal dari luar negeri.

"Kita menyarankan sebaiknya itu ditutup untuk sementara selama PPKM Darurat ini diberlakukan. Karena kita varian ini kan sudah mulai bertransformasi kepada kita. Artinya ini kan memang harus hati-hati terutama yang datang dari luar," kata Syarief, saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: WNA Tetap Diizinkan Masuk, Anggota DPR Khawatir PPKM Darurat Tak Efektif

Syarief juga menanggapi pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebut Badan Kesehatan Dunia (WHO) tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda Covid-19 untuk menutup perjalanan internasional.

Ia menilai, seharusnya pemerintah tidak hanya melihat dari sisi WHO, melainkan kondisi terkini di tiap negara, di mana lonjakan kasus begitu tinggi akibat varian baru virus corona.

"Tapi tidak tahu ya, mungkin pemerintah ada pertimbangan lain. Seharusnya di masa PPKM darurat, ditutup saja, supaya itu lebih efektif," jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa tren varian baru virus corona semakin meningkat dari hari ke hari. Hal itu dilihat dari semakin banyaknya penambahan kasus baru beberapa waktu terakhir.

Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah seharusnya menutup pintu masuk bagi perjalanan internasional selama PPKM Darurat.

Syarief pun menyoroti aturan pembatasan perjalanan internasional yang kenyataannya tidak efektif.

"Terus terang saja, ini trennya meningkat. Ya saya kira harus ambil kebijakan yang walaupun agak berat. Ya harus kita lakukan dalam rangka mempercepat penanganan," ungkapnya.

Baca juga: RI Tetap Buka Pintu Masuk Warga dari Luar Negeri, Kominfo: WHO Tak Instruksikan Tutup

Selain itu, pemerintah juga perlu menutup pintu perjalanan internasional dari luar untuk meluruskan polemik di masyarakat mengenai masuknya tenaga kerja asing (TKA) di tengah PPKM darurat.

Kendati demikian, ia berpandangan pemerintah tidak perlu menutup perjalanan internasional untuk kepentingan diplomasi atau kenegaraan.

Sebab, perjalanan internasional terkait diplomasi sangat penting dan tidak membawa orang dengan jumlah banyak.

Syarief menyadari, perekonomian Indonesia akan terganggu jika perjalanan internasional ditutup seluruhnya.

Akan tetapi, ia menilai kebijakan itu perlu dilakukan agar perekonomian tidak terganggu secara berkepanjangan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Larang Pendatang dari Negara Endemik Varian Baru Virus Corona