Wasekjen MUI Sebut 584 Kiai Meninggal Dunia di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, sebanyak 584 kiai meninggal dunia di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan berdasarkan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama di mana ia juga menjabat sebagai ketua.

"Peningkatan penularan yang sangat signifikan terhadap para kiai dan pengasuh pesantren terutama di seluruh wilayah Madura dan wilayah lain seperti Jawa Tengah utara seperti Pati, Kudus, Demak, Jepara, dan daerah lainya secara merata," kata Rozin dilansir dari laman resmi MUI, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Prihatin Banyak Kiai Wafat, Muhaimin Minta Pemerintah Gencarkan Vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren

Rozin mengatakan, pesantren sebenarnya sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi terkait bahaya Covid-19.

Namun, setelah Lebaran Idul Fitri 2021 kondisi di masyarakat banyak yang mulai bosan dan diiringi dengan kembalinya aktivitas pendidikan di pondok pesantren.

Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya varian baru Covid-19 yang kehadirannya tidak bisa diantisipasi dengan baik.

"Sehingga menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya kasus Covid-19 di lingkungan pondok pesantren," ujar dia.

Oleh karena itu, Rozin mengimbau agar pesantren yang melakukan pembelajaran tatap muka untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih Sebesar-besarnya pada Kiai dan Ulama yang Mendukung Penanganan Pandemi

Kemudian tidak pulangkan santri dan membatasi keluar masuk tamu, menyiapkan ruang isolasi dan standarnya.

"Jika pendidikan santrinya di luar kompleks, apalagi yang aktivitas sekolahnya bercampur dengan siswa atau siswi dari luar, hendaknya melaksanakan pembelajaran secara daring, online atau dalam jaringan, dari asrama masing-masing," ungkapnya.

Sementara untuk para jemaah, alumni, dan wali santri diharapkan menghindari mengundang kiai untuk hadir dalam acara yang dapat mengundang banyak orang.

"Patuhilah protokol Kesehatan dan arahan pemerintah karena tidak bertentangan dengan syariah," ucap Rozin.