Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Nilai PPKM Darurat Hari Pertama Sudah Berjalan Cukup Bagus

Kompas.com - 03/07/2021, 14:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya telah memantau jalannya PPKM darurat di hari pertama pada Sabtu (3/7/2021).

Menurutnya, pelaksanaan PPKM darurat hari pertama sudah berjalan cukup baik di beberapa daerah.

"Saat ini PPKM darurat sudah mulai jalan. Mulai hari ini. Tadi pagi sudah saya cek, saya telpon beberapa gubernur, pangdam, kapolda tentang pelaksanaan PPKM ini," ujar Luhut dalam konferensi pers daring Bersama Kementerian Kesehatan, Sabtu (3/7/2021).

"Di hari pertama ini, sudah mulai jalan. Di DKI Jakarta sudah cukup bagus. Di Bandung oke juga," lanjutnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, Luhut: 2 Pekan ke Depan Masa Kritis untuk Kita

Dia pun mengingatkan bahwa selama dua pekan ke depan merupakan masa yang kritis dalam penganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan kondisi kenaikan kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan.

"Ini masa kritis untuk kita dua pekan ini," ujar Luhut.

Pada Jumat (2/7/2021) tercatat terjadi penambahan kasus harian tertinggi selama pandemi, yakni sebanyak 25.830 kasus dalam 24 jam.

Selain itu, jumlah pasien meninggal akibat Covid-19 dalam satu hari melebihi 500 orang pada Jumat.

"Beberapa hari ini angka kasus Covid-19 terus naik. Jadi ini 10 hari ke depan menurut hemat saya dan mungkin dua pekan ke depan akan bisa terus naik. Mengapa ? Karena inkubasi varian baru masih berjalan," ungkapnya.

Baca juga: PPKM Darurat, Luhut Targetkan Vaksinasi Jawa-Bali Capai 70 Persen pada Agustus

Dirinya meminta semua pihak saling mendukung dan tidak memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Luhut menekankan agar ketersediaan obat-obatan, oksigen, kesiapan tenaga kesehatan harus benar-benar dimaksimalkan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Luhut sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali.

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com