2.135.998 Kasus Covid-19, Pemerintah Kembali Didesak Batasi Mobilitas Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan harian kasus positif Covid-19 di Tanah Air masih tinggi.

Pemerintah didesak kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam merespons lonjakan kasus Covid-19.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro saat ini tidak efektif mengendalikan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

"(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup, atau tiga minggulah," kata Slamet, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Ramai-ramai Mendesak Pemerintah untuk PSBB atau Lockdown

Selain itu, dia meminta pemerintah menutup pintu bagi masyarakat dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia sementara waktu.

Hal ini demi mencegah masuk dan menyebarnya varian baru dari virus penyebab Covid-19.

Menurutnya, lonjakan kasus yang saat ini terjadi bukan semata akibat mobilitas warga pada libur Lebaran 2021.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," ujarnya.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia.

Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

IDI juga menyarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19.

Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," ujar Slamet.