Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tawarkan Kantornya Jadi Tempat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 28/06/2021, 19:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani menyebut, kantor PKS siap menjadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam rangka membantu pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan mencapai 2 juta dosis per hari.

"Pemerintah dapat bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik untuk merealisasikan target. Jika diperlukan, kantor-kantor PKS, baik tingkat provinsi ataupun kota kabupaten di seluruh Indonesia, siap menjadi tempat pemberian vaksin kepada masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Senin (28/6/2021).

Baca juga: PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Anggota Komisi IX DPR RI itu mendesak pemerintah agar lebih masif dan kreatif dalam mengejar target 2 juta dosis vaksin sehari.

Sebab, menurut dia, hingga kini vaksinasi Covid-19 baru mencapai 1,3 juta dosis.

"Target dua juta dosis per hari harus segera terealisasi agar kekebalan kelompok bisa cepat terwujud. Pemerintah perlu menemukan cara-cara kreatif untuk mengakselerasi program vaksinasi sebagai game changer yang diharapkan dapat mengendalikan pandemi," ujar dia. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengatakan, pemerintah harus siap berkolaborasi optimal dengan semua elemen bangsa dalam melawan pandemi.

Ia pun mengingatkan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini membuat tidak ada lagi persoalan oposisi atau koalisi dalam partai politik.

Sebab, lanjut dia, yang harus dikedepankan adalah prinsip saling membantu dan saling mengingatkan.

"Kita menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam menanggung dampak bencana kesehatan ini. Masyarakat puh harus diedukasi agar saling menjaga, saling mengingatkan dan bergotong royong dalam mengatasi masalah pandemi, terutama terkait disiplin protokol kesehatan," kata dia. 

Baca juga: Pemerintah Masih Tunggu DPR untuk Lanjutkan Pembahasan RUU PKS

Hingga Senin (28/6/2021), jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua mencapai 13.182.034 orang.

Adapun masyarakat yang divaksin yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia.

Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Informasi tersebut disampaikan Satgas melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip Kompas.com, Senin sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com