Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Kompas.com - 25/06/2021, 16:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengutamakan kadernya untuk diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul mengatakan, hal itu merupakan amanah dari hasil Musyawarah Nasional PKS tahun 2020 lalu.

"Ya, sesuai amanah Munas PKS 2020 untuk mengupayakan semaksimal mungkin capres/cawapres dari kader PKS, apalagi jika UU Pemilu direvisi dan mengubah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden," kata Fathul saat dihubungi, Jumat (25/6/2021).

Fathul menuturkan, ada sejumlah nama kader yang disiapkan untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Ketua DPP PKS Nilai Wacana Presiden 3 Periode sebagai Ide Berbahaya

Dari kalangan pengurus partai ada beberapa nama yang disiapkan antara lain Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Selain itu, kader-kader PKS yang memimiliki latar belakang sebagai kepala daerah juga punya kans untuk diusung menjadi capres dan cawapres, misalnya Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifliemansyah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, atau eks Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

"Pasti semua dipersiapkan untuk menjadi pimpinan nasional. Tapi keputusan siapa yang akan diusung menjadi capres/cawapres masih dalam pembahasan, dan nanti akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS," ujar Fathul.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Kendati demikian, Fathul mengatakan, PKS tetap membuka pintu untuk mengusung calon presiden dari luar partai dan berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suara PKS tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Sehingga keputusan akhir tergantung kesepakatan politik dengan partai koalisi, walaupun yang utama didasarkan pada kepentingan dan aspirasi konstituen dan masyarakat luas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com