Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Pemerintah Diminta Tetapkan Kebijakan WFH 100 Persen

Kompas.com - 28/06/2021, 12:12 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan work from home (WFH) seratus persen.

Penyebabnya, kata Dicky, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi yaitu 26.83 persen berdasarkan data Minggu (27/6/2021).

“Kalau pemerintah bicara PPKM, WFH-nya 100 persen saja, dirumahkan semuanya, kecuali yang bekerja di sektor esensial seperti fasilitas kesehatan, keamanan atau kaitannya dengan makanan,” ungkap Dicky pada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

Dicky menjelaskan dengan tingkat positivity rate tersebut, artinya dari 5 orang terdapat setidaknya 1 orang terinfeksi virus corona.

Baca juga: Vaksin Sinovac Disetujui untuk Anak saat Kasus Covid-19 pada Anak Mulai Naik

“Artinya kita bisa bertemu dengan orang yang positif dari mobilitas kita, itulah sebabnya harus dibatasi mobilitas interaksinya,” kata dia.

Dicky berharap pemerintah segera menerapkan WFH total, dan untuk masyarakat yang bekerja di bidang informal tetap harus menerapkan protokol 5 M dengan ketat, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. 

Ia juga meminta program vaksinasi terus ditingkatkan, apalagi saat ini bisa diberikan pada anak-anak.

“Kemudian vaksinasi tingkatkan, termasuk yang sekarang ada pada anak kecil,” imbuh dia.

Jika berbagai upaya tidak segera dilakukan pemerintah, dan masyarakat tidak taat prokes, Dicky khawatir ke depan kasus kematian akan meledak.

“(angka kematian) bisa meningkat, kita sekarang sudah 400 an (kematian) itu luar biasa. Bisa meningkat sampai 1.000 (kematian),” ucapnya.

Dicky memaparkan, jika angka kematian meledak, Indonesia berada di situasi buruk karena fasilitas kesehatan kolaps, dan bisa menimbulkan situasi kaos dan panik.

“Situasi buruk, kaos, situasi panik, menyebabkan orang berpikir pendek, segala pilihan dipilih di terabas tanpa mempertimbangkan positif, negative, itu makin membuat situasi buruk,” pungkas dia.

Diketahui berdasarkan data yang didapatkan Kompas.com, dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (27/6/2021) kemarin, tercatat jumlah kasus aktif menembus 207.685 kasus.

Angka ini merupakan angka yang tertinggi selama Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Baca juga: Target Indonesia Bebas Covid-19 pada 17 Agustus di Tengah Lonjakan Kasus Baru

Selain itu berdasarkan data dari worldometers.info/coronavirus/ yang didapatkan Kompas.com, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di dunia setelah Rusia.

Tercatat sejak Sabtu (26/6/2021) hingga Minggu terdapat 409 masyarakat tutup usia akibat Covid-19.

Sementara itu Rusia mencatat terdapat 599 orang yang meninggal karena infeksi virus corona selama 24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com