Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Kompas.com - 25/06/2021, 19:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih mengaku tak sepakat dengan usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang akan menjadikan Provinsi Bali sebagai pilot project wisata berbasis vaksin atau vaccine based tourism.

Menurut dia, usulan itu hanya akan memperburuk pandemi Covid-19.

"Sudahlah, apa pun judulnya, kalau destinasi wisata yang jadi tujuan, maka akan mengulang peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Mobilitas, kerumunan dan ujung-ujungnya penularan yang semakin menggila," kata Fikri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan Pilot Project Wisata Berbasis Vaksin

Kendati demikian, Fikri menyadari bahwa niat Menparekraf untuk memulihkan pariwisata Bali yang tengah terpuruk akibat pandemi.

Namun, ia berpendapat, seharusnya Menparekraf mampu melihat bagian sektor ekonomi kreatif yang justru tidak terpuruk selama pandemi.

"Di saat seperti ini masing-masing kementerian/lembaga harus berusaha untuk berkontribusi dalam mengatasi pandemi. Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memang pariwisata sedang nyungsep, tetapi ada ekonomi kreatif yang sebagiannya bahkan sedang naik gara-gara pandemi ini," papar dia.

Ia pun meminta Menparekraf lebih memperhatikan ekonomi kreatif sebagai solusi mengatasi dampak pandemi bagi warga Bali.

Sebagai contoh, jasa ekonomi kreatif yang menurutnya dapat dikembangkan yaitu kuliner, kriya, dan fashion (K2F).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar, dan Kalsel 25 Juni 2021

Seharusnya, kata dia, di tengah pandemi bisnis tersebut meningkat jika dialihkan ke bisnis online.

"Jadi kenapa tidak memperhatikan yang lagi dibutuhkan yakni ekonomi kreatif, bisa menjual dari rumah," ujar dia. 

Dalam hal ini, ia mendorong Kemenparekraf harusnya menggencarkan K2F yang justru menjadi unggulan ekonomi kreatif.

"Bisa mengatur model delivery yang semakin cepat dan murah bagaimana? Agar Kuliner, kriya dan fashion yang sebenarnya bisa tidak turun gegara pandemi, asal cara konvensional tidak digunakan," kata dia.

Politisi PKS itu berpandangan, seharusnya Kemenparekraf mampu mencari cara-cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat paling tidak, pangan dan sandang.

Ia mengaku heran mengapa Menparekraf lebih menggencarkan wisata daripada ekonomi kreatif di Bali.

Padahal, menurut dia, potensi ekonomi kreatif di Pulau Dewata itu juga luar biasa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com