Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Kompas.com - 19/06/2021, 12:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkap bahwa saat ini progres vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia) baru 20 persen dari target 21, 5 juta orang.

Hal itu menjadi kendala dalam mencapai target mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Nadia mengaku, lansia memiliki beragam alasan mengapa enggan mendaftar vaksinasi. Salah satu alasan yang diungkapnya adalah lansia mengalami ketakutan akan vaksinasi.

"Memang banyak sekali beberapa alasan mengapa lansia belum mau mendapatkan vaksin. Pertama, mereka takut. Kedua, karena mereka merasa punya komorbid, kalau kemudian divaksin, ditambah berita-berita tentang efek samping dari vaksin, mereka makin takut," kata Nadia dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia "Menyiasati Lonjakan Covid-19" Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Selain itu, menurut Nadia, banyak lansia yang menginginkan agar anak-anak mereka yang terlebih dahulu divaksinasi.

Ia mengatakan, para lansia beranggapan bahwa anak-anak mereka belum menjadi prioritas atau sasaran pada program vaksinasi.

"Kemudian adalah memang distribusi vaksin kita kan memang tidak bisa untuk satu kali memenuhi sasaran yang ada," ujarnya.

Sehingga, ia mengakui bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) baik kabupaten maupun kota yang belum memberikan layanan vaksinasi kepada lansia.

Hal ini karena beberapa pemda masih fokus merampungkan vaksinasi untuk satu kelompok masyarakat pemberi pelayanan publik.

"Karena memang kan distribusi vaksin itu bertahap. Jadi dengan distribusi vaksin bertahap itu mereka (pemda) menyelesaikan dulu nih untuk pemberi pelayanan publik, sehingga lansia itu belum terlayani seluruhnya," jelas Nadia.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kendati demikian, Nadia memastikan bahwa hingga kini stok vaksin masih banyak dan cukup memadai.

Ia menyebut, stok vaksin yang dimiliki pemerintah hingga kini hampir sebanyak 47 juta dosis. Vaksin itu juga siap untuk didistribusikan.

"Perlahan-lahan kita sudah distribusikan per minggu 3-5 juta dosis. Harapannya bisa segera dilakukan vaksinasi. Artinya kan jika 3-5 juta per minggu, kita mau menuju ke angka 1 juta dosis per hari ya untuk bisa divaksinasi seluruh Indonesia," tuturnya.

Meski begitu, diakui Nadia, hal tersebut masih berupa tantangan bagi Indonesia mengingat sampai hari ini pemerintah baru menjangkau angka 600.000 dosis per hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com