Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Kompas.com - 17/06/2021, 15:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemda dalam mengendalikan Covid-19.

"Jakarta sebagai tempat yang mengalami pertama maka langkah yang kami lakukan adalah nomor satu seluruh kebijakan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan penuh oleh rakyat," ujar Anies dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dam Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19" yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (17/6/2021).

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, pihaknya mengaku selalu menyampaikan informasi apa adanya dan tidak pernah menutupi kekurangan.

Anies mengatakan bahwa upaya transparansi informasi agar masyarakat benar-benar percaya jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengendalikan Covid-19.

"Mengapa semuanya serba transparan? Karena tujuannya adalah membuat rakyat percaya pada apa yang dikatakan Pemprov, percaya atas semua informasi yang disampaikan pemprov, karena kita akan melewati masa wabah ini untuk waktu yang panjang," kata Anies.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Uji Coba Belajar Tatap Muka di Jakarta Dihentikan

Anies mengatakan, apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mendapatkan kepercayaan publik, dikhawatirkan kebijakan dalam pengendalian Covid-19 diabaikan.

Karena itu, upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik menjadi nomor satu agar kebijakan pengendalian Covid-19 berjalan efektif.

"Langkah inilah yang kita pegang sampai hari ini," terang Anies.

Pihaknya menyadari bahwa masyarakat akan terdampak ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh badan kesehatan dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Menurutnya, agar dampak pandemi tak berkepanjangan, maka dibutuhkan langkah yang sama antara masyarakat dan pemerintah.

"Untuk rakyat, masyarakat mengikuti yang diarahkan oleh kita yang berada di pemerintahan maka kita harus bisa mendapatkan kepercayaan penuh rakyat," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com