Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

Kompas.com - 15/06/2021, 17:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat adanya sejumlah ancaman nasional yang perlu mendapat perhatian bersama.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, salah satu ancaman tersebut adalah radikalisme.

"Masalah radikalisme, media sosial disinyalir menjadi inkubator radikalisme, khususnya generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan survei BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radiklisme. Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi," ujar Wawan dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: BIN Bantah Adanya Surat Kesepakatan antara Rizieq Shihab dan Budi Gunawan

Ancaman lain yang patut diperhatikan yakni mengenai gerakan separatisme di Papua.

Wawan menyebut, separatisme di Papua merupakan salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa.

Selain merongrong kewibawaan negara, kata Wawan, kelompok separatisme terindikasi menjadi salah satu sumber konflik dalam pembangunan di Papua.

"Dan ini kita lakukan upaya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan tanpa menghambat upaya membangun Papua secara cepat supaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain," kata Wawan.

Selanjutnya, serangan siber turut serta masuk dalam daftar ancaman nasional. Wawan menilai, ancaman siber menjadi hal yang sulit dihindari di tengah masifnya penetrasi internet.

Baca juga: Pengiriman Pasukan Non-organik Dinilai Tak Selesaikan Isu Separatisme di Papua

Terlebih, pemahanan mengenai keamanan siber masyarakat Indonesia masih perlu terus dilakukan pembenahan.

Selain itu, penyebaran hoaks tak luput menjadi ancaman nasional.

Wawan menyebut, penyebaran hoaks di media sosial perlu mendapat perhatian serius, terutama mengenai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang masuk kategori sangat sensitif.

"Penyebaran kabar terkait isu sensitif tersebut akan berdampak luas karena sifat media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat dan tidak terjangkau," ujar Wawan.

Kemudian, Wawan menyebut SARA menjadi ancaman nasional yang perlu diantisipasi.

Beberapa kasus SARA yang sering mengemuka antara lain sentimen keagamaan, konflik antar etnis, rasisme terhadap etnis tertentu, situasi di Papua maupun konlfik antara Syiah dan Sunni.

Baca juga: Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Ancaman Nasional (Covid-19)

Ia menegaskan, isu sensitif tersebut menjadi ancaman serius karena dapat menimbulkan konflik horizontal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com