Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jakarta, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menemukan langsung adanya pungli di Kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (10/6/2021). 

Temuan pungli ini berawal saat Jokowi berdialog bersama para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Kamis (10/6/2021).

Dalam dialog itu, pengemudi mengeluhkan soal banyaknya aksi kriminal yang menimpa mereka di kawasan terminal pelabuhan. Aksi kriminal itu berupa penodongan hingga pembegalan.

Baca juga: Setelah Jokowi Telepon Kapolri soal Pungli di Tanjung Priok...

Mendengar keluhan itu, di hadapan para truk kontainer, Jokowi langsung menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan telepon.

Kepada Listyo Sigit, Jokowi meminta agar segera menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok.

Apa kabar Saber Pungli?

Kasus pungli yang ditemukan Jokowi menjadi pengingat bahwa pemerintah pernah berjanji pada 2016 untuk memberantas pungli.

Nyatanya, jika menengok beberapa tahun terakhir, gerakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar alias Saber Pungli yang sudah dibunyikan sejak era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini jarang terdengar oleh publik. 

Baca juga: Mahfud MD: Nafsu Korupsi Selalu Ada, Saber Pungli Masih Diperlukan

Hal itu juga diakui oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut Agus, ia melihat sudah tidak ada gerakan mengenai Saber Pungli selama empat tahun terakhir. 

"Sudah lama enggak ada gerakannya. Sudah lama enggak kedengaran. Saya sudah mundur tiga-empat tahun yang lalu. Saya pernah ikut rapat dua-tiga kali, setelah itu saya enggak ikut lagi," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (12/6/2021).

Iya juga menilai Saber Pungli yang telah dibentuk berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 itu tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pungli, menurut dia,  masih marak terjadi. 

Baca juga: Usai Ditelepon Jokowi, Kapolri Instruksikan Jajarannya Aktif Berantas Premanisme

Bahkan, menurut Agus, kasus pungli secara nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh politik.

"Korupsi naik terus, kalau itu berhasil, kan korupsi hilang, ini kan enggak. Yang di KPK, Kejaksaan, Bareskrim naik terus," ucap dia.

"Terlepas dari siapa dia yang korupsi. Menurut saya enggak ada kemajuannya. Menurut saya makin tinggi karena kecampur urusan politik," kata Agus.