Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Giri Suprapdiono Saat Menangkap Nazaruddin di Kolombia

Kompas.com - 07/06/2021, 14:01 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan, butuh proses cepat untuk memulangkan M Nazaruddin dari Kolombia.

Nazaruddin merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang tahun 2011.

Ketika itu, Giri menjabat sebagai Kepala Internasional KPK dan salah satu anggota tim yang menangkap serta memulangkan Nazaruddin ke Indonesia.

Giri menyebut, Nazaruddin telah menggunakan jasa pengacara untuk mendapatkan suaka di Kolombia.

"Nazaruddin itu sudah dipersiapkan untuk dapat suaka, dia sudah membayar pengacara yang sangat mahal di sana," ucap Giri, dikutip dari wawancara di Youtube Harian Kompas, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Cerita Giri Suprapdiono Saat Berandil dalam Penangkapan Nazaruddin...

Tim yang menjemput Nazaruddin bergerak cepat untuk menyewa jet pribadi. Namun, tim harus menghubungi pemerintah di Jakarta untuk menyiapkan anggaran penyewaan jet pribadi.

Padahal, waktu untuk tim berada di sana tinggal satu malam dan harus mendapatkan Rp 48 miliar untuk anggaran pemulangan Nazaruddin.

"Kita mendapatkan informasi Nazaruddin bisa lepas saat menggunakan pesawat komersil, maka kita menggunakan pesawat private jet," ucap Giri.

"Dirjen Anggaran Kemenkeu (Kementerian Keuangan) kooperatif, disiapkan anggaran secara cepat, bayangkan dalam satu malam, nyari anggaran Rp 4,8 miliar," kata dia.

Selain persoalan anggaran, tim juga harus mencari penyewaan pesawat di Amerika Serikat atau sekitar 3,5 Jam dari Kolombia.

Saat perjalanan menuju penjemputan Nazaruddin, pemilik jet pribadi menghubungi tim untuk menginformasikan bahwa ketika sampai, pesawat tidak bisa langsung melanjutkan penerbangan ke Indonesia.

"Karena pilot itu harus tidur 8 jam sebelum dia terbang. Tapi saya jelaskan, buron ini kalau enggak terbang cepat, sebentar lagi bakal bebas karena otoritas sudah menyiapkan suaka, karena sudah membayar pengacara mahal," ucap Giri.

"Maka dalam waktu yang singkat saya membujuk mereka, tolong dibantu, enggak ada jawaban," sambung dia.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut Firli Berpotensi Tak Lolos jika Ikut TWK

Giri yang saat itu bersama Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya saat ini) mengaku khawatir menunggu jawaban dari pemilik jet pribadi perihal permintaan untuk melanjutkan perjalanan tersebut ke Indonesia.

Setelah 3,5 jam menunggu, jet pribadi itu pun mendarat. Pemilik jet yang ternyata ikut, mengizinkan tim untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com