Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Menko PMK Pastikan Dana Haji Aman | Politisi PDI-P: Mas dari Jateng Jadi Menteri Saja

Kompas.com - 06/06/2021, 08:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai dana haji usai keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji Tanah Air menarik perhatian para pembaca Kompas.com.

Sebabnyapasca pembatalan tersebut bermunculan berbagai isu yang seolah menunjukkan dana haji jemaah digunakan untuk kepentingan lain.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun memastikan dana haji jemaah dalam kondisi aman.

Artikel yang berisikan pernyataan Muhadjir bahwa dana haji jemaah aman pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu, informasi mengenai capres potensial dari PDI-P juga menarik perhatian para pembaca Kompas.com.

Terbarupolitisi PDI-P Effendi Simbolon menyatakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yakni Puan Maharani merupakan sosok yang paling berpotensi maju sebagai capres.

Artikel yang berisikan pernyataan Effendi tersebut pun masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Menko PMK Pasikan Dana Haji Aman

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pengelolaan dana haji dipastikan aman.

Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat yang menyinggung dana calon jemaah haji sebesar total Rp 150 triliun yang telah disetorkan.

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK pada Sabtu (5/6/2021).

Selengkapnya baca juga: Menko PMK: Dana Haji Saya Pastikan Aman

2. Politisi PDI-P: Mas dari Jateng Menteri Saja

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani merupakan sosok paling berpeluang untuk dicalonkan pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kalau realitanya di partai, saya melihat kemungkinan terbesar itu Mbak Puan, kalau mas yang dari Jawa Tengah saya kira paling ya sampai tingkat jadi menteri lah, begitu ya," kata Effendi dalam rilis survei Parameter Politik Indonesia, Sabtu (5/6/2021).

Effendi tak ambil pusing dengan elektabilitas Puan yang baru berada di angka 1,7 persen berdasarkan survei Parameter Politik yang digelar pada 23-28 Mei 2021.

Selengkapnya baca juga: Sebut Puan Paling Mungkin Maju Pilpres, Politisi PDI-P: Mas dari Jateng Jadi Menteri Saja

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com