KPAI Dorong Kabupaten/Kota Zona Oranye hingga Hijau Gelar Sekolah Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendorong Kabupaten/Kota dengan status zona oranye, kuning dan hijau Covid-19 membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah.

"Jika di daerah yang positivity rate-nya di atas 5 persen ya, itu tidak kita dorong, tetap daring. Tentu yang di bawah itu daerah-daerah kabupaten yang zona oranye menuju hijau tentu kita dorong pembelajaran tatap muka," kata Jasra dalam diskusi virtual bertajuk "Tatap Muka Demi Siswa", Sabtu (5/6/2021).

Jasra mengatakan, Pemerintah Daerah dapat memetakan kesiapan daerahnya sebelum menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Pimpinan Komisi X DPR Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pengawasan Sekolah Tatap Muka

Menurut dia, ada lima hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka sekolah tatap muka, yaitu kesiapan infrastruktur di sekolah, persetujuan orangtua, kesiapan guru, dan siswa.

"Kita berharap para guru dapat mengajak anak-anak, yang SMP dan SMA itu kan sudah bisa kita ajak mengurangi risiko tertular Covid mulai dari rumah sampai balik lagi ke rumah," ujarnya.

Jasra menambahkan, pihaknya sudah melakukan pengawasan secara langsung pembelajaran tatap muka di 5 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Ia mengatakan, dari 23 satuan pendidikan yang dikunjungi mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kesiapan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka meningkat dari tahun sebelumnya.

"Memang dibandingkan 2020 kesiapan Pembelajaran Tatap Muka itu sudah mulai ada kemajuan di angka 78,34 persen dari Januari sampai Mei dalam pengawasan kita, tahun 2020 itu hanya 16 persen yang siap pada waktu itu," tuturnya.

Baca juga: Menteri Nadiem: 30 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Oleh karenanya, KPAI mendorong dan mengapresiasi mulai digelarnya pembelajaran tatap muka di sekolah.

Jasra meminta Pemda untuk membantu sekolah-sekolah untuk melengkapi fasilitas terkait protokol kesehatan, mengingat dana BOS terbatas.

"Kalau berharap dana bos dan dana pusat kan terbatas ya, jadi kita dorong Pemda menyiapkan terutama yang prokes ini," pungkasnya.