Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi X DPR Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pengawasan Sekolah Tatap Muka

Kompas.com - 05/06/2021, 12:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengusulkan pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengawasan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Menurut Dede, langkah tersebut perlu dipersiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelang dimulainya pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

"Keluarkan SKB tentang pengawasan Pembelajaran Tatap Muka antara Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenag dan Kemenkes sehingga ada tugas tambahan untuk melakukan tugas pengawasan untuk mengontrol sekolah-sekolah," kata Dede dalam diskusi virtual bertajuk "Tatap Muka Demi Siswa", Sabtu (5/6/2021).

Dede mengatakan, dengan SKB tersebut, pemerintah juga dapat mengatur soal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah.

Baca juga: P2G: Vaksinasi Guru Lambat, Sekolah Tatap Muka Sulit Dipaksakan Serentak

Ia mencontohkan, setiap sekolah bisa membentuk Satgas yang anggotanya berasal dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

"Misalnya di SD 02 Bengkulu ada pramukanya, jadikan mereka Satgas dengan pakai protokol kesehatan, dia keliling melihat anak-anak yang lepas masker dia yang menegur. Tentu tidak gratis, artinya harus ada dukungan pembiayaan," ujarnya.

"Sehingga adek-adek kita bekerja dengan kerelawanannya itu mereka disiapkan prokesnya maskernya, hand sanitizer," sambungannya.

Dede menambahkan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah sangat bergantung pada Pemerintah Daerah.

Para Kepala Daerah diharapkan dapat memantau kondisi kabupaten/kota yang layak untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka.

"Dan jadi catatan penting, apakah daerahnya siap? Kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur dari awal-awal kemarin mereka berharap dimulai lagi sekolah tatap muka, karena sinyal aja susah di sana, dan angka penyebarannya tidak terlalu besar. Sebaiknya kita buka dengan catatan hanya 50 persen dan lain-lain tadi," pungkasnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan, pihaknya memperkirakan bahwa hingga kini 30 persen sekolah di Indonesia telah melaksanakan program pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Angka itu didapat berdasarkan survei yang digelar oleh Kemendikbudristek terkait persiapan sekolah di masa pandemi.

"Sekarang 30 persen dari sekolah di Indonesia. Perkiraan kita adalah 30 persen dari sekolah di Indonesia, telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Menteri Nadiem: 30 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Kendati demikian, Nadiem menegaskan bahwa PTM terbatas bukanlah hal yang baru di masa pandemi.

Sebab, ia mengungkap ada sekitar 20 persen sekolah yang sudah lebih dahulu melakukan PTM terbatas sejak Januari dan Februari 2021.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com