Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 untuk Anak, Pemerintah Tunggu Rekomendasi IDAI dan ITAGI

Kompas.com - 31/05/2021, 15:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan organisasi lainnya terkait vaksinasi Covid-19 terhadap anak.

Termasuk juga rekomendasi dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"(Vaksinasi) anak-anak masih menunggu rekomendasi dari IDAI, ITAGI, dan organsisasi lainnya. Mereka akan melihat vaksin mana yang akan digunakan untuk anak-anak," kata Nadia di acara bertajuk Mengenal Varian Baru Covid-19 dan Efektivitas Vaksin yang digelar ANTARA, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Indonesia Miliki 91,3 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes Sebut Baru Penuhi 21 Persen Kebutuhan

Nadia mengatakan, Pemerintah akan mengecek terlebih dahulu apakah vaksin Covid-19 untuk anak-anak tersedia di Indonesia.

Di Indonesia saat ini, vaksin yang digunakan adalah Sinovac, Pfizer, dan Astrazeneca. Belum bisa dipastikan apakah ketiga vaksin itu bisa digunakan untuk anak. 

"Kalau harus mencari jenis vaksin baru, berarti pemerintah harus nego lagi. Belum tentu produsen vaksinnya punya stok," kata Nadia.

Saat ini, kata dia, vaksin-vaksin itu diperuntukan bagi warga yang berusia 18 tahun ke atas.

Baca juga: Seratusan Warga Ciracas Terima Vaksinasi Covid-19 Pasca-terbentuknya Klaster dalam Satu RT

"Jadi proses itu nanti kita tunggu saja dan rekomendasi dari BPOM, IDAI, ITAGI terkait pemilihan vaksinnya," ucap dia.

Indonesia sendiri memiliki target melakukan vaksinasi kepada 181 juta warga atau 70 persen populasi penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Namun saat ini baru 21 persen target terpenuhi dari jumlah tersebut karena ketersediaan vaksin yang masih terbatas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com