Kompas.com - 31/05/2021, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Guru Besar Antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan Selasa (1/6/2021) besok.

Hal itu tertuang dalam surat yang didukung oleh 77 Guru Besar Antikorupsi di Indonesia, di antaranya Guru Besar FH UNPAD Prof Atip Latipulhayat, Guru Besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra.

"Kami berharap agar Presiden Joko Widodo menarik pendelegasian kewenangan pengangkatan ASN dari KPK karena terdapat sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan," kata Guru Besar FH UNPAD Prof Atip Latipulhayat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).

Hukum yang dimaksud tertuang dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Baca juga: Antisipasi Unjuk Rasa, Pengamanan Gedung KPK Diperketat

Atip menyampaikan, Koalisi Guru Besar Antikorupsi ingin Jokowi membatalkan rencana pelantikan para pegawai menjadi ASN, yang akan dilaksanakan Selasa besok.

"Membatalkan rencana pelantikan pegawai KPK menjadi ASN yang sedianya dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021," ujarnya.

Selain itu, para Guru Besar Antikorupsi juga mendesak Jokowi agar bisa mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN.

Hal itu tertuang dalam pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN," kata Atip.

Baca juga: Tindak Lanjuti Laporan, Komnas HAM Periksa 6 Pengurus WP KPK Hari ini

Para Guru Besar Antikorupsi, kata Atip, menilai adanya polemik TWK ini akan mengganggu proses penanganan perkara besar.

Beberapa di antaranya seperti kasus Bansos Covid-19, suap benih lobster, hingga suap Ditjen Pajak.

"Sebagaimana diketahui, mayoritas pegawai yang diberhentikan berprofesi sebagai Penyelidik dan Penyidik yang sedang menangani sejumlah perkara. Mulai dari suap pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial, suap benih lobster, korupsi KTP-Elektronik, suap di Direktorat Pajak, dan lain sebagainya," ucap dia.

"Tentu konsekuensi logis dari hasil penyelenggaraan TWK, para penyelidik dan penyidik tersebut tidak bisa menangani perkara itu," tambahnya.

Para guru besar itu juga berpendapat bahwa polemik TWK ini juga membuat citra KPK menjadi turun di mata publik.

Pasalnya, Atip menyebut, setidaknya ada 8 lembaga survei menunjukkan KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga paling dipercaya publik sepanjang tahun 2020.

Baca juga: Senin Ini, KPK Rapat soal Permintaan Pegawainya untuk Ditunda Jadi ASN

Atip pun memprediksi di masa depan ekspektasi publik kepada KPK akan semakin merosot.

"Berangkat dari poin ini lalu mengaitkan dengan kekisruhan TWK, dapat dipastikan pada tahun-tahun mendatang ekspektasi publik akan semakin merosot tajam pada KPK. Ditambah dengan berbagai permasalahan yang kerap diperlihatkan oleh Pimpinan KPK itu sendiri," sambungnya.

Lebih lanjut, Atip juga menilai polemik ini akan memicu penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Diketahui, IPK Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020.

Atip berharap polemik TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi ASN dapat diakhiri agar pelaksanaan pembernatasan korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Mengacu pada temuan Transparency International, IPK Indonesia mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2020 lalu, baik dari segi peringkat maupun poin. Sehingga, kekisruhan ini harus segera diakhiri agar pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya," tulisnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Nasional
Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Nasional
Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Nasional
Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Nasional
Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Nasional
3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

Nasional
Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Nasional
Tingkatkan Resiliensi TerhadapTantangan Global, Menkominfo Dorong Startup Digital Jalankan 3 Aksi

Tingkatkan Resiliensi TerhadapTantangan Global, Menkominfo Dorong Startup Digital Jalankan 3 Aksi

Nasional
Tanggapi Santai Pelemparan Telur Busuk di Kantor DPW Aceh, Nasdem: Anies Tetap Disambut dengan Baik

Tanggapi Santai Pelemparan Telur Busuk di Kantor DPW Aceh, Nasdem: Anies Tetap Disambut dengan Baik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kenangan Terakhir JK tentang Ferry Mursyidan Baldan | Gurauan Bahlil soal Ganjar Capres KAHMI

[POPULER NASIONAL] Kenangan Terakhir JK tentang Ferry Mursyidan Baldan | Gurauan Bahlil soal Ganjar Capres KAHMI

Nasional
Parameter Identitas Nasional

Parameter Identitas Nasional

Nasional
Contoh Identitas Nasional Indonesia

Contoh Identitas Nasional Indonesia

Nasional
Fungsi dan Tujuan Identitas Nasional

Fungsi dan Tujuan Identitas Nasional

Nasional
Tanggal 7 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.