Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peretasan ke Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Juga Terjadi saat Polemik Revisi UU KPK Tahun 2019

Kompas.com - 21/05/2021, 21:30 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab ke sejumlah aktivis antikorupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut pernah terjadi pada medio 2019.

Saat itu lembaga antirasuah tersebut sedang mengalami polemik terkait Revisi Undang-undang KPK.

"Pada tahun 2019 banyak aktivis, akademisi antikorupsi dan pegawai KPK banyak mendapatkan teror berupa robo call dan hack pada gawai baik aplikasi Intagram, Whatsapp, dan Telegram," ungkap Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman pada Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Bambang Widjojanto: Negara Harus Atasi Peretasan ke Pegawai KPK

Zaenur dapat mengatakan demikian karena saat melakukan konferensi pers yang dihadiri Ketua KPK kala itu, Agus Rahardjo, dan Pukat UGM juga diserang oleh para peretas.

"Saya bisa mengatakan seperti itu karena di Pukat UGM juga pernah terjadi (teror dan peretasan)," jelasnya.

"Ketika Pukat UGM melakukan konferensi pers, yang dihadiri Agus Rahardjo, terjadi banyak robo call atau seperti call dari luar (negeri) yang terus menerus. Dan pembajakan akun Whatsapp yang terjadi pada banyak aktivis antikorupsi," tutur Zaenur.

Menurut Zaenur peretasan yang dilakukan kepada aktivis antikorupsi dan pegawai KPK dimaksudkan untuk menyebar teror.

"Siapapun pelakunya teror ini jadi ancaman untuk demokrasi, kebebasan berpendapat dan upaya pemberantasan korupsi," imbuh dia.

Baca juga: Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Alami Peretasan, DPR Diminta Turun Tangan

Pola peretasan ini dikatakan Zaenur berbeda dengan yang dialami oleh masyarakat umum.

Sebab pola peretasan dengan korban masyarakat, biasanya bertujuan untuk tindakan penipuan yang memanfaatkan kelalaian korban.

"Kalau peretasan pada masyarakat, biasanya ada kelalaian dimana masyarakat tidak menetapkan two step verification," sebutnya.

Meski demikian Zaenur meminta agar aktivis antikorupsi dan pegawai KPK tidak takut untuk terus memperjuangkan aspirasinya.

Karena ketakutan itu yang akan dianggap menjadi keberhasilan oleh pelaku peretasan.

"Tapi tidak perlu takut, atau khawatir. Karena teror berhasil jika korbannya tak lagi menjadi kritis," terang dia.

Baca juga: ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Sebagai informasi peretasan terjadi pada sejumlah pihak.

Peretasan pertama kali terjadi pada sejumlah staf Indonesia Corruption Watch (ICW) pasca mengadakan konferensi pers yang dihadiri 8 mantan petinggi KPK, Senin (17/5/2021).

Terbaru peretasan juga dialami oleh dua pegawai KPK yakni yakni penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko.

Melalui akun Twitternya, semalam Kamis (20/5/2021) Novel mengumumkan akun Telegram miliknya dan Sujanarko telah diretas.

Selain itu akun Telegram dan Whatsapp mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga mengalami peretasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com