Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Alami Peretasan, DPR Diminta Turun Tangan

Kompas.com - 21/05/2021, 18:04 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta DPR untuk turun tangan terkait peretasan yang dialami sejumlah aktivis antikorupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Asfin, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan developer aplikasi sosial media seperti Telegram dan Whatsapp.

Asfin menuturkan hal itu harus dilakukan untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak terlibat dalam tindakan peretasan ini.

Baca juga: ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

"Negara perlu membuktikan bukan mereka. Caranya akuntabilitas terhadap teknologi yang dimiliki, digunakan untuk apa dan kepada siapa. Benarkah semua untuk kepentingan negara, atau ada oknum yang melalukan penyalahgunaan wewenang," ujarnya pada Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

"Di bagian ini seharusnya dilakukan baik oleh yang memiliki kewenangan dan pengawas kewenangan dalam hal ini atasan mereka dan DPR," terang Asfin.

Kedua pihak baik Telegram dan Whatsapp, lanjut Asfin, mesti membuat klarifikasi pada masyarakat.

"Korporasi pemilik Whatsapp, Telegram dan lain sebagainya, harus membuat klarifikasi ke publik, karena mereka pasti punya catatan di perangkatnya siapa yang masuk dan dari mana," jelas Asfin.

Baca juga: Akun Telegram dan Whatsapp Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Diretas

Sebab peretasan masih bisa terjadi di dua aplikasi tersebut, padahal keduanya mengaku memiliki sistem keamanan yang baik.

"Aplikasi ini tidak seaman seperti yang dikatakan oleh developer atau pembuatnya. Peretas memiliki akses ke server provider atau memiliki teknologi canggih yang tetap bisa mengakali teknologi aplikasi ini," imbuhnya.

Sebagai informasi peretasan kembali terjadi, kali ini pada Pegawai KPK, yakni penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko.

Melalui akun Twitternya, semalam Kamis (20/5/2021) Novel mengumumkan akun Telegram miliknya dan Sujanarko telah diretas.

Baca juga: INFOGRAFIK: Cara Mengamankan Akun WhatsApp dari Peretasan

Selain itu akun Telegram dan Whatsapp mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga mengalami peretasan.

Febri mengaku peretasan pada dua apilikasi chat nya itu terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

Peretasan terjadi pasca Febri menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk Halal Bihalal Kebangsaan yang ditayangkan di YouTube Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dalam diskusi itu Febri dan Sujanarko hadir sebagai narasumber dan topik yang dibahas adalah tentang polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tubuh KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com