Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Ada yang Minta Bayaran Vaksinasi Gotong Royong, Adukan ke Menkes dan Satgas"

Kompas.com - 21/05/2021, 13:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong diberikan secara gratis kepada karyawan.

Apabila dalam pelaksanaannya ada pihak yang meminta bayaran, Ia menyarankan masyarakat melaporkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Vaksin Gotong Royong gratis. Jadi kalau ada yang minta bayaran, diadukan saja nanti ke Menteri Kesehatan dan kepada Pak Letjen Doni Monardo sebagai kepala Ketua Satgas Covid-19," ujar Fadjroel saat memberikan keterangan melalui akun Instagram miliknya @fadjroelrachman, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Masyarakat Diminta Lapor jika Temukan Pungutan Biaya Vaksinasi Gotong Royong

Selain itu, Fadjroel mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong juga diberikan gratis kepada keluarga karyawan. Sebab, biaya program tersebut ditanggung oleh perusahaan.

"Yang membayarnya adalah perusahaan. Ini yang dilakukan di kawasan-kawasan industri. Presiden Joko Widodo juga sudah hadir di sana," tambah Fadjroel.

Sementara, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Wiku meminta masyarakat tidak ragu melaporkan hal itu kepada Kementerian Kesehatan.

"Masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual pada Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Perusahaan Dilarang Potong Gaji Karyawan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Wiku menegaskan, program Vaksinasi Gotong Royong dilakukan tanpa dipungut biaya sedikit pun.

Perusahaan yang ikut serta dalam program ini juga dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program vaksinasi.

"Dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program vaksinasi gotong-royong," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com