Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Kompas.com - 15/05/2021, 16:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan Satgas Covid-19 daerah agar memperhatikan tempat-tempat wisata yang buka saat ini.Tempat-tempat wisata yang buka harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.

Ia menegaskan, jika ada tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan, Satgas daerah harus dapat melakukan penertiban.

"Sekali lagi kami harapkan, seluruh Satgas Covid-19 daerah, terutama unsur Polda, harus berani mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan, bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja," kata Doni dalam konferensi pers virtual bertajuk "Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran" Sabtu (15/5/2021).

Doni mengingatkan, tempat wisata yang diperbolehkan buka hanya boleh menerima pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal, tak boleh lebih.

Baca juga: Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Dia berharap, Satgas Covid-19 daerah dapat berbicara dengan pengelola tempat wisata yang melanggar itu secara terbuka.

Dia juga meminta agar pengelola tempat wisata  bekerja sama untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada.

"Kami harapkan pengelola pariwisata pun bisa bekerja sama. Karena kalau kasus aktif meningkat, otomatis semuanya akan mundur lagi," ujarnya.

Doni mengungkapkan, strategi pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah sudah cukup berhasil. Ia menyebutkan, ada kepedulian antara pusat dan daerah untuk menaati semua peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi.

"Bapak Presiden mengatakan, setelannya saat ini sudah pas antara gas dan rem. Ini yang kita jaga. Oleh karenanya, kepedulian daerah untuk menaati semua peraturan ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ini betul-betul kita harapkan bisa terlaksana," ujar Doni.

Doni juga meminta dukungan masyarakat dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan untuk bersama memerangi pandemi Covid-19. Menurut dia, saat ini hanya dengan saling mengingatkan, Indonesia dapat mengurangi risiko terpapar Covid-19, bahkan mengendalikan kasus.

Baca juga: Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Doni berharap, Indonesia bisa keluar dari kasus Covid-19 pada peringatan hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang dengan syarat disiplin protokol kesehatan terus diterapkan.

"Setiap saat, setiap hari, setiap jam saling mengingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan. Hanya dengan saling mengingatkanlah kita bisa mengurangi risiko, dan insya Allah kita mampu mengendalikan kasus Covid," ucapnya.

"Kalau seandainya ini baik sampai dengan akhir Juni, berjalan terus sampai dengan Agustus pertengahan. Mungkin bisa menjadi hadiah atau kado ulang tahun bagi perayaan kemerdekaan bangsa kita," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com